Seorang mahasiswa yang berdemo menuntut penuntasan kasus Korupsi Rektorat Unsyiah dipukul Kepala Biro Umum Pemprov Aceh. Banda Aceh – Demokrasi yang sedang dibangun di Provinsi Aceh kembali rusak akibat ulah pejabat Pemerintah Aceh yang memukul mahasiswa yang sedang berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/3/2014). Pemukulan yang dilakukan tersebut sangat tidak terpuji dan telah mencoreng citra Pemerintah Aceh.

Kepala Biro Umum Pemerintah Aceh, Mustafa memukul kepala seorang mahasiswa yang telah ditangkap oleh polisi saat membubarkan unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di Aceh khususnya kasus korupsi yang terjadi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

“Seharusnya, pejabat pemerintah bukan memukul mahasiswa, tapi mereka harus menghormati penyampaian pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa untuk pemberantasan korupsi di Aceh,” sebut Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri.

Raihal Fajri mengatakan, menyampaikan pendapat dimanapun dan kapanpun merupakan hak dasar setiap masyarakat Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang. Negara khususnya pejabat negara tidak boleh melarang atau menghalang-halangi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Jikapun unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari BEM Hukum dan BEM FISIP Unsyiah tidak mengantongi izin, maka yang harus melakukan penindakan bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat Pemerintah Aceh, itu merupakan wewenang kepolisian,” ujar Raihal.

Menurut Raihal, pemukulan salah seorang mahasiswa, Ahmad Irawan oleh Kepala Biro Umum Pemerintah Aceh, Mustafa telah mempertontonkan sikap arogan oleh pejabat pemerintah, dan hal ini juga telah mencoreng citra pemerintah Aceh dimata masyarakat.

“Sikap arogan tersebut juga mencerminkan bahwa Pemerintah Aceh anti terhadap kritik dan tidak menghargai pendapat dari masyarakat,” ujar Raihal.

Raihal menambahkan, Gubernur Aceh, Doto Zaini Abdullah, harus menindak tegas pejabat daerah yang arogan dan main hakim sendiri karena tindakan tersebut merusak citra pemerintah.

“Gubernur Aceh harus menindak Kepala Biro Umum karena telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi dengan memukul mahasiswa, jikapun mahasiswa bersalah, seharusnya pejabat Pemerintah Aceh melaporkan kepada aparat kepolisian bukan main hukum sendiri,” tambahnya.

Raihal juga mendesak aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan mahasiswa terkait pemukulan yang dilakukan oleh Kepala Biro Umum Pemerintah Aceh.

“Polisi tidak boleh membiarkan kasus kekerasan dan main hukum sendiri terus terjadi di Aceh, terlebih pemukulan tersebut terjadi di depan polisi dan didepan kawan-kawan wartawan,” sambung Raihal.

Lihat video aksi pemukulan yang berhasil didokumentasikan Aceh Video:



sumber