JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menginstruksikan semua wali kota untuk menyerahkan masalah pembebasan lahan kepada pengadilan negeri melalui konsinyasi. Sebab, kata Basuki, kendala normalisasi sungai adalah pembebasan lahan yang telah didirikan bangunan liar oleh warga. "Kalau ada sengketa tanah dengan empat atau pemilik tanah dan ngotot-ngototan harga tanah di bawah harga appraisal, sikat saja. Kami serahkan ke pengadilan dan lakukan konsinyasi," kata Basuki, di Pintu Air Manggarai, Jakarta, Selasa (18/11/2014). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembebasan lahan di bantaran kali dan merealisasikan program normalisasi sungai.[Baca: Cara Ahok Rayu Warga Bidara Cina agar Mau Digusur]

Pembebasan lahan ini harus dilaksanakan dengan cepat karena diprediksi puncak musim hujan terjadi pada minggu ketiga Januari 2015. Basuki mengaku tidak ingin melihat warganya terendam banjir. "Kita enggak ada waktu lagi untuk nego-nego. Harus cepat, masyarakat harus dipaksa mengerti," kata Basuki. "Pokoknya begitu semua masalah pembebasan lahan ditaruh di pengadilan negeri, langsung sikat saja semua rumah yang ada di bantaran kali. Wali kota harus pakai cara ini, biar cepat normalisasi kalinya karena warga ini tinggalnya di dalam sungai lho, bukan bantaran sungai," ucap dia.

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/18/1716302/Ahok.Kita.Enggak.Ada.Waktu.Lagi.untuk.Negosiasi.Masyarakat.Harus.Dipaksa.Mengerti?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Bentar lagi ada yg koar2 melanggar HAM
Tapi kali ini ane dukung Ahok, asal jgn bacot doang, hajar koh