Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim memeriksa mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sebagai saksi kasus dugaan megakorupsi korupsi penjualan minyak mentah atau kondensat tahun 2009-2011 yang merugikan negara hingga Rp2 triliun.

"Iya kemarin (Kamis) diperiksa mantan Wamenkeu ibu Anny Ratnawati," kata Kasubdit Tindak Pidana Pencucian Uang Dittipideksus, AKBP Golkar Pangraso kepada Rimanews, Jumat (5/6/2015).

Golkar menjelaskan pemeriksaan mantan Wamenkeu yang akrab disapa Ibu Anny itu terkait penerbitan surat Menkeu Sri Mulyani mengenai tata cara pembayaran tidak langsung kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Untuk diketahui dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, ditemukan piutang yang berpotensi tidak tertagih dari kerjasama tersebut yang mencapai Rp 1,35 triliun. Audit BPK itu juga menyebut, Menteri Keuangan yang menjabat saat SKK Migas (dulu BP Migas) melakukan penunjukan langsung ke TPPI dinilai ikut bertanggungjawab.

Saat itu posisi Menkeu dijabat oleh Sri Mulyani sejak 2005 hingga 2010. BPK beralasan, Menkeu mengetahui pada awal 2009 TPPI sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan itu sulit memperoleh pinjaman modal kerja.

Apalagi Direktur Utama TPPI mengirimkan surat ke Menkeu tertanggal 19 Desember 2008 perihal Permohonan Persetujuan Tata Cara Pembayaran Kondensat yang Dikelola BP Migas untuk Diolah TPPI.

Namun, Menkeu tetap memberikan persetujuan terhadap pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari dengan merujuk pada Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas.

Persetujuan itu disampaikan kepada Direktur Utama TPPI lewat surat Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Dalam pelaksanaan kontrak, ternyata PT TPPI mengalami kesulitan pembayaran kepada pemerintah.


SUMBER