TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah telah melibatkan tiga bekas tokoh teroris untuk membantu negosiasi pembebasan 10 warga Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyafsejak 26 Maret lalu.
Kami tak bisa menyebutkan ketiga nama bekas tokoh teroris yang dilibatkan itu demi keselamatan sandera. Berdasarkan informasi, para sandera sekarang dalam keadaan dipisah-pisahkan sehingga informasi seperti ini sangat rawan.

Ketiga bekas tokoh teroris sejak seminggu yang lalu diminta membantu negosiasi pembebasan ke-10 WNI yang disandera, karena mereka memang memiliki jaringan yang baik dengan kelompok Abu Sayyaf.

Sejauh ini, komunikasi terus dilakukan dengan kelompok penyandera. Abu Sayyaf pun telah memberikan sinyal yang baik dalam komunikasi tersebut. Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala dalam pembebasan kesepuluh WNI tersebut, terkait kesepakatan tempat penyerahan dan pelepasan mereka.

Dalam komunikasi tersebut, Abu Sayyaf juga mengaku uang tebusan yang dimintanya itu untuk membeli obat-obatan dan logistik karena kondisi mereka sangat kekurangan.

Ketiga bekas teroris itu tentunya ada hubungan emosional sebelumnya sehingga ada trust tadi. Meskipun ini tenggat waktunya terakhir tetapi kalau komunikasi intens bisa saja diundur.

Kelompok Abu Sayyaf memang dekat dengan kelompok ekstrem di Indonesia. Sempalan dari Front Pembebasan Islam Moro (MILF) ini sering berkolaborasi dengan Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia. Bahkan banyak anggota JI yang mendapat pelatihan militer di kamp Abu Sayyaf.

Sebagai balasan dalam membantu proses perundingan, ketiga bekas tokoh teroris itu meminta amnesti dan remisi atau pengurangan hukuman. Atas permintaan itu, pemerintah masih mempertimbangkannya.
Keinginan-keinginan untuk pengurangan, kalau amnesti dibebaskan kalau remisi dikurangi, dan itu semua tergantung pertimbangan-pertimbangan nanti yang sebaik-baiknya.

Uang tebusan yang diminta para penyandera senilai 50 juta peso atau Rp15 milliar tidak akan dibayarkan oleh pemerintah Indonesia tetapi oleh PT Patria Maritim Line, perusahaan yang mempekerjakan kesepuluh WNI itu sebagai anak buah kapal.

Bukan hanya melibatkan bekas tokoh teroris, pemerintah juga meminta bantuan berbagai tokoh lainnya yang memiliki kedekatan dengan kelompok tersebut. Berbagai cara, akan dilakukan pemerintah untuk membebaskan ke-10 WNI tersebut. (tribunjateng.cetak.voa/ono)

Sumber

TRIBUNJATENG.COM - Lima tahun lebih sejak penangkapannya oleh aparat keamanan Pakistan di Kota Abbottabad, Hisyam bin Ali Zein atau yang dikenal dengan nama Umar Patek telah banyak berubah.

Umar ditangkap 25 Januari 2011 atau empat bulan sebelum pimpinan Al Qaeda, Osama bin Laden, terbunuh dalam operasi penyerbuan pasukan elite Amerika Serikat, Navy SEALs, di kota yang sama.

Umar menjalani pidana 20 tahun penjara karena terlibat peristiwa bom Bali I tahun 2002. Kini, dia menjadi salah satu narapidana terorisme yang dapat dideradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Momen saat Umar menjadi pengibar bendera Merah Putih dalam upacara hari Kebangkitan Nasional 20 Mei tahun lalu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong, Sidoarjo Jawa Timur, ramai diberitakan.

Setelah peristiwa bom Bali I, Umar langsung pergi ke Filipina Selatan bergabung Kelompok Abu Sayyaf.
Dia di Filipina hingga tahun 2009 sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada awal tahun 2010 dan kemudian ditangkap di Pakistan setahun kemudian.

Kabar penyanderaan 10 warga negara Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu, Filipina, mengusik Umar. Dia menyatakan bersedia membantu upaya negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Abu Sayyaf.



Sumber