Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menilai pernyataan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang tidak ada separatisme di Yogyakarta sangat multitafsir. Menurut dia, masyarakat Papua menganggap pernyataan tersebut pengusiran secara halus mahasiswa Papua di Yogyakarta.

"Orang Papua juga menafsirkan kata-kata separatisme tidak boleh ada di Yogya. Orang Papua menganggap itu sebagai pengusiran halus dalam konteks budaya Jawa," kata Natalius di kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (22/7).

Dia mengatakan, pernyataan tersebut juga membuat 23 organisasi masyarakat (Ormas) di Yogyakarta ikut mengepung asrama mahasiswa Papua. Bahkan Ormas tersebut melontarkan perkataan yang mengandung rasis dan SARA.

"Sri Sultan sebagai raja jawa, sistem feodalisme, masih feodalisme masih ada. Pernyataan beliau di muat media mainstream, maka bisa dianggap sebagai sabda raja atau titah raja," kata dia.

Dia menambahkan, saat ini masyarakat Yogyakarta telah beranggapan mahasiswa Papua buruk. Salah satu contohnya, mahasiswa Papua yang sedang mencari kosan ditolak untuk diterima.

"Misal anak Papua cari kosan, telepon ibu-bapak kos. Tanya ada kosan kosong, mereka bilang ada, begitu datang kekosan tahu anak Papua langsung ditolak," tandasnya.

Diketahui, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X melarang mahasiswa Papua di Yogyakarta menyuarakan aspirasi publik tentang penentuan nasib Papua Barat. Dia menyebut rencana aksi mahasiswa Papua itu sebagai separatis.

"Jogjakarta bukan untuk memberikan ruang separatis untuk memisahkan Indonesia," ujar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X saat ditemui di bangsal Kepatihan, Rabu (20/7).

Sultan menjelaskan, mahasiswa Papua boleh menuntut ilmu dan dan tinggal di Yogyakarta. Tetapi mahasiswa Papua tidak boleh menyuarakan aspirasi publik tentang penentuan nasib sendiri akan Papua Barat.

"Kemarin kan mereka tidak diizinkan aksi di titik nol kilometer. makanya tidak boleh keluar dari asrama," ujarnya.

Menurut Sultan, mahasiswa Papua silakan saja menyuarakan aspirasi tersebut tetapi di luar Yogyakarta. "Kalau dia (mahasiswa Papua) masih ngotot silakan saja dilakukan di tempat lain, tidak di Jogja. Jogjakarta bukan untuk memberikan ruang separatis," ujar Sultan.

Sementara itu ketika ditanyai perihal perilaku aparat yang melakukan tindakan represif pada mahasiswa Papua, dia membantah akan hal tersebut. Menurutnya itu hanya informasi palsu.

"Apanya yang represif, kan enggak ada yang dipukuli," tuturnya.

sumber
http://www.merdeka.com/peristiwa/kom...swa-papua.html

jadi inget dlu, waktu pemerintahan sby terlibat dalam status keistimewaan sultan dan wilayah jogja, warga jogja ikut bersatu karena mengusik sultan dan adatnya, trus ada lagi yang kelakuan anak medan komplain spbu yogya sekarang dilarang masuk jogja. Klo yang ini gimana yah ? DDDD