TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Ekonom Faisal Basri berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mampu menekan keinginan besar Presiden Joko Widodo tanpa melihat kondisi perekonomian dalam negeri.

"Mudah-mudahan dengan Sri Mulyani ini Jokowi bisa berubah mau mendengar. Mudah-mudahan enggak pakai rumus pokoknya dan bisa dirasionalisasi,"ujar Faisal dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Faisal, menteri keuangan yang sebelumnya dijabat Bambang Brodjonegoro, tidak mampu mengingatkan presiden dengan baik terkait target pajak yang terlalu tinggi, padahal Bambang sendiri mengetahui target APBN 2016 tidak realistis.

"Pada tahun ini pajak naik 30 persen dari 20 persen tahun sebelumnya. Bambang tahu maksimal hanya 13 persen, tapi masih iya saja dia. Tapi alhamdulilah sekarang, Jokowi mau mendengar (Sri Mulyani untuk merivisi APBN karena penerimaan pajak tidak bisa tercapai)," ujar Faisal.

‎Sikap para menteri yang nurut-nurut saja dengan keinginan presiden, kata Faisal, dikarenakan ucapan Jokowi soal menteri tidak tercapai target maka akan diganti.

Pernyataan tersebut, membuat menteri menjadi hidupnya tidak tenang.

"Jokowi pernah bilang, jika kerja tidak benar akan diganti, jadinya menterinya iya-iya saja, siap saja," ucap Faisal.

‎Dalam rapat ‎Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, memutuskan untuk merevisi APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun.

Revisi tersebut dilakukan atas dasar penerimaan pajak pada tahun ini yang tidak akan tercapai, sehingga belanja kementerian/lembaga akan dipangkas Rp 65 triliun dan belanja ke daerah sekitar Rp 68 triliun.

Sumber