Singapura adalah salah satu negara dengan wilayah kecil di Asia Tenggara. Meskipun negara kecil, Singapura tetap memerlukan bantuan lembaga pemberantas korupsi untuk mengawasi pemerintahannya. Lembaga itu bernama CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). Lebih tua dari KPK di Indonesia, CPIB sudah lebih lama bediri sejak 1952.

Sama halnya seperti KPK, CPIB juga diberi kewenangan untuk menuntut seseorang yang diduga terlibat tindakan korupsi sesuai hasil penyelidikan mereka sendiri.

Bahkan KPK ala Singapura ini juga diperbolehkan menyelidiki tindak korupsi di sektor swasta. Data tahun 2003 menyebutkan CPIB sudah menangani kasus korupsi sebanyak 780 kasus.



Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) merupakan lembaga pemberantas korupsi Negeri Jiran Malaysia. SPRM pernah belajar dari KPK untuk melakukan penyidikan dan tangkap tangan. KPK lahir lebih lama dibanding SPRM. KPK resmi berdiri pada 2002. Sedangkan sejawatnya di Negeri Jiran baru terbentuk pada 2008.

Sebelum ada organisasi ini, badan anti-rasuah di Malaysia bernama ACA, dengan wewenang lebih terbatas. Dulu organisasi ini dibentuk pada 1967 bermimpi meniru keberhasilan Komisi Anti-Korupsi Hong Kong. Namun, publik menilai kinerja ACA tidak maksimal, sehingga akhirnya menjadi SPRM.

Belasan aparat dari Malaysia dikirim untuk studi banding ke Kantor Pusat KPK di Kuningan, pada saat SPRM terbentuk. Sebaliknya, 12 penyidik KPK juga magang ke Kuala Lumpur di tahun yang sama.



KPK ala negeri gajah putih ini bernama NACC (National Anti-Corruption Commission). Berdiri pada 1999, NACC membuka lembaran baru bagi Thailand dalam penanganan kasus korupsi. Lembaga ini juga disebut super body karena diberi keleluasaan wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat.

Sebelum tahun 1975 penanganan kasus korupsi di Thailand sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian dengan mengandalkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain yang mengatur tentang pejabat publik.

Namun kinerja kepolisian dalam menanggulangi korupsi dianggap sebagian besar masyarakat jauh dari mencukupi.

Dalam menunjang fungsi penyelidikannya, NACC diberi kekuasaan yang besar untuk mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan seseorang atas permintaan pengadilan.



Lembaga pemberantas korupsi milik Hongkong ini bernama ICAC (Independent Commission Against Corruption). Lembaga ini dinilai sebagai lembaga percontohan karena dianggap sebagai pemberantas korupsi terbaik di Asia.

Berdiri sejak 1974, ICAC setidaknya tercatat telah menangani 3500 kasus korupsi. mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan support keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.



Zambia merupakan negara republik yang terletak di benua Afrika. Lembaga pemberantas korupsi di negara ini bernama ACC (Anti-Corruption Comission). Tak seperti KPK, ACC Zambia tidak sepenuhnya didanai oleh pemerintah.

Dana operasionalnya sebagian besar dari uang yang didonasikan oleh lembaga donor dan masyarakat Zambia.

Sejak berdiri pada 1982, ACC Zambia tercatat telah menangani lebih dari 400 kasus. Pada masa pemerintahan Presiden Chiluba tahun 1990, ACC secara operasional tidak sanggup menindaklanjuti masuknya laporan yang terus meningkat.

Tahun 2001, presiden yang terpilih saat itu, Mwanawasa dengan bantuan dana dari lembaga donor membentuk satuan kerja pemberantasan korupsi. Tugas utama satuan kerja ini adalah melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh presiden Chiluba.

Saat ini pemerintah Zambia mulai berusaha meningkatkan anggaran bagi ACC secara bertahap. Komitmen ini didukung oleh banyak lembaga donor.



Lembaga pemberantas korupsi di Kenya ini bernama KACC (Kenya Anti Corruption Comission). Hampir seumuran dengan KPK Indonesia, KACC juga didirikan pada 2003. Keberadaan KACC telah memberikan kontribusi bagi pemberantasan korupsi di Kenya.

Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara saat ini menjadi target dari KACC. Dukungan dan bantuan dari pemerintah dan donor tetap dibutuhkan mengingat banyaknya kelemahan logistik dari KACC. Sejak February 2005, Pemerintah Jerman dan Amerika Serikat sudah mulai menjajaki pemberian bantuan jutaan dolar bagi Kenya untuk mendukung program pemberantasan korupsi di negara ini.



Lebih muda dari KPK Indonesia, BIANCO (Independent Anti Corruption Bureau) baru berdiri pada 2005. Dalam data yang dilansir KPK. belum banyak hasil yang dapat diraih BIANCO. Namun hingga saat ini BIANCO terus melakukan sosialisasi kesuluruh daerah di Madagascar, dan tercatat ada 40 pegawai pemerintah yang mulai diperiksa.



Lembaga pemberantasan korupsi terakhir pada data KPK adalah lembaga milik negara Tanzania. Lembaga serupa KPK ini bernama PCCB (Prevention and Combating of Corruption Bureau).

Meski sudah berdiri sejak 1991, KPK menganggap PCCB masih terlalu lemah dalam proses penyelidikan kasus korupsi. Belum ada data resmi berapa banyak yang telah ditangani.







sumber
sumber