Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membagi-bagikan buku kecil berwarna merah, berisi penolakan terhadap rencana penaikan tarif dasar listrik (TDL), kepada para anggota dan pengunjung rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta.

Hari ini, DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agenda mengambil keputusan tentang RUU APBN 2013. Salah satu isu yang krusial dalam pembahasan RUU itu rencana penaikan TDL tersebut.

PDI Perjuangan beralasan, penaikan TDL karena salah urus PT PLN sehingga operasionalnya menjadi boros. "PLN yang salah urus, la kok rakyat yang harus menanggung?" tulis Fraksi PDI Perjuangan dalam buku kecil itu.

"Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, jika PLN diurus dengan baik, maka TDL tidak perlu naik."

Bukti-bukti PLN salah urus yang disampaikan PDI Perjuangan adalah temuan audit BPK soal operasional PLN pada 16 September 2011.

BUMN setrum itu gagal menyediakan gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik sesuai target. Akibatnya PLN mengganti kekurangan gas dengan solar yang lebih mahal.

PLN juga gagal memenuhi kebutuhan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik sesuai target, terutama untuk PLTU percepatan 10.000 megawatt.

Audit BPK itu juga memaparkan PLN gagal memenuhi kebutuhan panas bumi untuk pembangkit listrik sesuai target. Keseluruhan hal itu menyebabkan pembangkit listril PLN tidak efisien alias boros sehingga biaya membengkak.

PDI Perjuangan juga menolak klaim pemerintah bahwa penaikan TDL akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah senilai Rp14,89 triliun. Sebab pendapatan itu tidak sebanding dengan kerugian negara akibat salah urus PLN yang mencapai Rp37,6 triliun pada tahun 2009 dan 2010, ditambah Rp767,87 miliar sesuai temuan BPK tahun 2012.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengatakan partainya akan berjuang sampai titik akhir menolak penaikan TDL, termasuk dalam rapat paripurna DPR.

Walau, pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu kemudian mengaku peluangnya kecil karena mereka satu-satunya fraksi di DPR yang menolak proposal kenaikan harga pelayanan listrik itu.

"Tapi di dalam politik, tak semuanya masalah menang atau kalah. Yang lebih substansial adalah kami memegang ideologi kerakyatan kami dan membela Rakyat hingga akhir," tegas Bambang di Gedung DPR, Jakarta.

Pemerintah dan DPR menyetujui RAPBN tahun 2013 sebesar Rp1.657,9 triliun. Dari total dana tersebut, transfer ke daerah Rp518,9 triliun dan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun.

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi hingga Rp317,2 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi non energi senilai Rp42,5 triliun.

Untuk subsidi listrik, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp80,9 triliun, atau naik ketimbang APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun. Anggaran itu termasuk di dalamnya pembayaran kekurangan subsidi pada 2011 yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp2 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah mengatakan, beban subsidi pemerintah semakin meningkat bila tarif listrik tidak naik. "Jika defisit RAPBN 2013 sebesar 1,62 persen dari PDB, mungkin akan jadi 1,64 persen dari PDB jika tidak naik," kata Agus.

http://m.beritasatu.com/politik/7917...ml?.tsrc=yahoo