Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

acabindonesiaAvatar border
TS
acabindonesia
Presiden Jokowi: Jangan ada yang coba-coba mainkan uang rakyat


Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya keras pemerintah membenahi laporan keuangan. Ini menyusul keputusan lembaga audit negara tersebut, untuk pertama kali dalam 12 tahun terakhir, memberikan penilaian tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, predikat WTP ini merupakan pertanggungjawaban moral dari pemerintah sekaligus pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. "Jadi penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Jokowi memerintahkan kepada bawahannya untuk serius menggunakan APBN hanya untuk kepentingan rakyat. Sebab, APBN merupakan uang rakyat yang sepatutnya diperuntukkan pula untuk kepentingan rakyat.

"Jangan ada yang coba-coba berani memainkan APBN, memainkan uang rakyat," tegas Jokowi.

Seperti diketahui, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 kepada DPR dalam Sidang Paripurna, Jumat (19/5). Usai dari DPR, BPK menyerahkan laporan ke pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah disajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Kami menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2016. Opini WTP atas LKPP 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004," katanya.

Meskipun LKPP 2016 telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, namun pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.

Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksaan APBN mendatang akan lebih baik.

Sumur: https://www.merdeka.com/uang/preside...ng-rakyat.html

Pejabat nakal udah pada gerah periuk nasinya ditutup Pak De, skr pada jadi rajin pitonah supaya Pak De lengser...emoticon-fuck
0
1.6K
19
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan