JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menganggap film Pengkhianatan G30S/ PKI tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak.

Film tersebut, kata dia, memuat adegan-adegan sadis dan penuh kekerasan. Salah satunya saat para perwira militer diculik dari rumahnya.

"Mulai ditembaknya Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Tjakrabirawa hingga darah yang menetes dari tubuh Ade Irma Nasution, termasuk adegan saat anggota Gerwani menyilet salah satu wajah korban," ujar Retno melalui keterangan tertulis, Minggu (17/9/2017).

Retno mengatakan, adegan kekerasan baik fisik maupun verbal, apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak-anak.

Hal ini membahayakan kondisi psikologis anak-anak. Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan.

"Salah satu pernyataannya 'darahmu halal jenderal', dan diksi lain yang kemungkinan besar tidak dipahami anak-anak," kata Retno.

Retno mengatakan, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak-anak. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak-anak.

Menurut dia, cukup banyak film-film perjuangan dan biografi para pahlawan bangsa Indonesia yang layak dipelajari serta ditonton oleh anak-anak.

Karena pertimbangan hal tersebut, KPAI mengimbaunpara orangtua mencegah anaknya menonton film tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap masyarakat dan generasi muda saat ini perlu tahu sejarah G30S/PKI.

"Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta," kata Tjahjo.

Oleh karena itu, ia tak masalah jika film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" diputar di layar-layar kaca televisi nasional.

Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer.

Diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp 800 juta kala itu. Film ini disponsori oleh pemerintahan orde baru era Presiden Soeharto.


Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Muhammad Fajar Marta
http://nasional.kompas.com/read/2017...nton-anak-anak