Drama pemakzulan Presiden AS Donald Trump dimulai lagi. Setelah sebelumnya sudah resmi lengser di DPR AS, kali ini, impeachment sang presiden dibawa ke Senat AS, Selasa (21/1/2020).

AS adalah negara yang menganut sistem dua kamar. Sehingga negara tersebut memiliki dua parlemen, bukan hanya DPR AS tapi juga Senat AS.

Meski begitu, Presiden Trump ternyata sudah punya ancang-ancang untuk membela dirinya dari tudingan DPR di Senat. Bahkan melalui kuasa hukumnya, Trump mengecam dakwaan dan menyebutnya sandiwara.

Ia pun meminta para anggota Senat untuk menolak pasal-pasal yang diberikan DPR AS, yang didominasi oposisinya Partai Demokrat. Hal tersebut dibuat dalam tanggapan yang berisi 110 halaman.

Berikut adalah beberapa poin pembelaannya sebagaimana dikutip dari Reuters:


1) Gedung Putih berpendapat bahwa DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat gagal mengidentifikasi dua pasal yang ditujukan kepada trump. Sebelumnya Trump dimakzulkan karena dianggap melanggar aturan dan melakukan upaya menghalangi penyidikan (obstruksi pada kongres).

Untuk pasal pelanggaran, teori DPR AS tentang 'penyalahgunaan kekuasaan' dibuat-buat dan hanya berdasar pada ketidaksepakatan kebijakan. Sementara tuduhan 'obstruksi pada kongres' tidak berdasar karena presiden AS memiliki hak hukum dan hak istimewa. 


2) Penyelidikan terhadap pemakzulan dianggap cacat. Di mana proses pasal-pasal dihasilkan tanpa suara penuh anggota dewan, dalam hal ini Partai Republik.

Proses pun dianggap kuasa hukum Trump tidak transparan. Bahkan Presiden tidak diberi hak untuk berpartisipasi. 


3) Tuduhan bahwa Presiden mengkondisikan bantuan militer dan pertemuan khusus dengan Ukraina guna kepentingan sendiri tidak berdasar. Bukti menunjukkan bahwa Presiden Trump memiliki keprihatinan yang sah tentang korupsi dan pembagian beban dengan sekutu AS.

Sebelumnya skandal telepon dengan Presiden Ukraina Zelensky membuat Trump dimakzulkan. Skandal ini terkait permintaan Trump agar Ukraina menyelidiki anak Joe Biden, Hunter, yang menjadi calon penantangnya dari Partai Demokrat.

Biden disinyalir Trump memiliki kasus hukum di Ukraina. Saat komunikasi berlangsung, Trump dituding menahan anggaran militer AS untuk Ukraina.

4) Pasal-pasal Pemakzulan DPR AS cacat. Karena tidak memenuhi syarat dua pertiga senat yang hadir untuk menyepakati dasar spesifik untuk penghukuman.

Dengan dasar ini Trump mengajukan penolakan atas pemakzulan. Dan meminta Senat, yang didominasi Partai Republik, membebaskan dirinya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...mulai-hari-ini