Menag Yaqut Ungkap Izin Wali Kota Sulit Keluar untuk Gereja di Cilegon

Kamis, 01 Sep 2022 19:32 WIB



Ilustrasi. Kemenag mengatakan salah satu faktor sulitnya pendirian gereja di Cilegon karena kerap mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat. (Foto: Unsplash/Jeff Sheldon)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Wawan Djunaidi menjelaskan soal sulitnya izin keluar untuk pendirian gereja di Cilegon, Banten. Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas mengatakan pihaknya sudah mendatangi beberapa kali ke pihak wali kota terkait masalah tersebut.

Wawan mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Itu mengamanatkan bahwa pemda wajib memfasilitasi penerbitan rumah ibadah, termasuk gereja sepanjang memenuhi perundang-undangan," kata Wawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/9).

Wawan mengatakan salah satu faktor sulitnya pendirian gereja di Cilegon karena kerap mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat setempat.

"Dari Kemenag sudah komunikasi yang langsung ke Pak Wali Kota. Dan Pak Wali itu bahwasanya komponen tokoh masyarakat dan ormas-ormas di Cilegon keberatan bila ada pendirian gereja," tuturnya.

Wawan menuturkan keberatan dari masyarakat terkait pendirian gereja di Cilegon tak lepas dari adanya perjanjian tak tertulis pada tahun 1975-an antara tokoh masyarakat, ulama, dan PT Krakatau Steel.

Perjanjian tak tertulis itu disebut meminta tak ada pendirian rumah ibadah nonmuslim di Cilegon-yang kala itu masih wilayah Kabupaten Serang, agar masyarakat mau menjual tanahnya ke pihak Krakatau Steel.

Wawan menegaskan saat ini situasi sudah berubah. Terlebih lagi, hak untuk beragama secara kolektif sudah dijamin oleh konstitusi RI.

Melihat polemik itu, Wawan menegaskan Kemenag tak tinggal diam. Ia telah mengusulkan agar Wali Kota Cilegon membentuk suatu 'desk bersama' yang diisi oleh unsur Forkompinda, tokoh masyarakat, ulama, anggota legislatif, dan Kemenag.

"Makanya, Pak Menag tegak lurus, perintahkan ke kami lakukan monitoring. Kami juga minta agar desk itu dipikirkan bersama. Nanti ketemulah," kata dia.

Tak hanya itu, Wawan mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendekatan ke pelbagai tokoh agama di Cilegon lewat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ia juga mengatakan terus menggaungkan moderasi beragama ke tokoh agama di kawasan tersebut.

"Kita sampaikan ke tokoh agama di Cilegon juga, kita perlu pelan-pelan ubah mindset, enggak bisa secara langsung. Kita sudah turun maksimal. Kita mendorong agar 'desk bersama' itu terbentuk. Jadi apapun dengan musyawarah kita optimis," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan dalam satu pidatonya bahwa pendirian gereja HKBP di Cilegon mengalami penolakan.

Yaqut mengatakan Kemenag sudah dua kali menyampaikan dan mendatangi Wali Kota Cilegon agar izin diberikan.

"Staf kami sudah dua kali ketemu dengan wali kota. Karena di bawah sudah beres semua, izin di masyarakat tapi tertahan di atas. Ini bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat," kata Yaqut dalam video tersebut.

Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta membantah pihaknya menolak pendirian gereja di Cilegon. Sanuji mengklaim pihaknya tak pernah menerima dokumen perizinan pendirian gereja.

Ia mengaku bingung jika ada yang mengatakan Pemkot Cilegon melarang pendirian gereja. Menurutnya, surat rekomendasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan pun tidak pernah sampai di mejanya.


https://www.cnnindonesia.com/nasiona...eja-di-cilegon