Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar Pemprov DKI tak memandang tempat asal warga dalam membantu masyarakat miskin yang berdomisili di Ibu Kota. Menurutnya, ada unsur empati di samping unsur teknokratik.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat mengikuti rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) DKI yang disiarkan melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

"Jangan terlalu kaku soal KTP, orang miskin itu nggak kenal KTP. Jangan sampai kita berhadapan dengan orang membutuhkan, belum apa-apa sudah bicara tentang KTP. Biarkan kita membantu siapa saja yang berada di kota ini," kata Anies, Kamis (13/10/2022).

Anies memandang Pemda merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sehingga sudah semestinya Pemda mengurusi seluruh warga yang berada di wilayahnya tanpa pandang bulu.

"Lalu Jakarta kebetulan orang yang berada di sini lebih banyak daripada tempat-tempat lain. Spiritnya adalah spirit membantu," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Anies juga berbicara mengenai permasalahan mendasar dalam pengentasan kemiskinan. Anies menilai pemerintah seringkali tak memberikan pengecualian serta keberpihakan kepada warga miskin.

"Saya memandang salah satu permasalahan mendasar di kita karena aturan-aturan pemerintahan seringkali tidak memberikan pengecualian di dalam keberpihakan kita kepada yang miskin," ucapnya.

Anies memandang suatu program bagi warga miskin seringnya tepat sasaran, namun tak tepat guna. Anies mencontohkan masyarakat miskin menerima bantuan uang untuk membeli seragam sekolah. Namun, seringkali uang itu tak digunakan sebagaimana peruntukannya.

"Kita memberikan untuk beli seragam tapi tidak punya uang untuk makan malam, terus mau dipakai apa ini uangnya? Mau dipakai beli seragam malah dipakai untuk beli makan malam," terangnya.

Karena itulah, dia berpesan agar program-program tersebut tepat guna di samping tepat sasaran. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, kata dia, bisa jadi masyarakat miskin selalu kalah.

"Kalau kita membiarkan ini bergerak begitu saja, bisa jadi nanti masyarakat miskin masyarakat yang masih terbelakang itu selalu kalah karena prinsip seperti tadi bisa dilaksanakan dengan leluasa ketika kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang punya pos-pos alokasi yang aman," ujarnya.

"Karena itu kita bisa pastikan tepat guna. Tapi ketika berhadapan dengan situasi yang penuh dengan keterbatasan maka tepat guna itu sering menjadi masalah," tambahnya.

https://news.detik.com/berita/d-6346...da-yang-miskin

Ngemeng aja lo pak..

Dulu siapa yg malah bikin aturan KJP jadi bisa d tarik tunai semua.. Padahal tarik tunai itu malah bikin potensi penyalahgunaan KJP buat hal2 d luar kebutuhan sekolah..





Eh iya.. kebijakan pak anies soal membantu orang miskin..