TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelas bulan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, dinamika politik di dalam negeri masih sangat dinamis.

Terutama setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan Capres 2024 penuh dengan resiko.

Alasannya, kata dia, pertama seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi partai politik baru kemudian mengusung capres atau cawapres seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra-PKB.

Kedua, saat ini Nasdem mempunyai 59 kursi legislatif dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya, sedangkan untuk memenuhi presidential threshold butuh 115 kursi atau 20 persen kursi di DPR RI.

"Artinya butuh partai lain (berkoalisi). Anggap saja (koalisi Nasdem) mengarah ke Partai Demokrat yang punya 54 kursi dengan AHY sebagai capres atau cawapres. Ini pun kalau digabung baru 113 kursi sehingga belum cukup untuk mengusung capres karena kurang 2 kursi," ujar Mochtar Mohamad yang juga mantan Wali Kota Bekasi ini, Jumat (14/10/2022).


Alasan ketiga, kata dia, Nasdem dan Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidential threshold 115 kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya.

"Pertanyaan muncul, PKS mendapat apa kalau capres-cawapresnya Anies-AHY?" tanya Mochtar.

Alasan keempat, menurut Mochtar, Pilpres 2024 kali dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 pada 14 Februari 2024.


Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas (coattail effect) capres/cawapres akan dominan memengaruhi perolehan kursi di Pileg atau kursi di DPRD/DPRD.

"Akibatnya, bisa saja PKS tidak lolos di parliamentary threshold 4% karena tidak mengusung kadernya di capres atau cawapres 2024. Di sisi lain PKS mempersiapkan Salim Assegaf dan Ahmad Syaikhu sebagai calonnya," tandas Mochtar.

Kelima, bisa saja PKS akan mencari koalisi yang memungkinkan kadernya menjadi capres atau cawapres.

Peluang untuk PKS ini mengarah untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan kalkulasi suara Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi dan PKS 50 kursi sehingga total 198 kursi.

"BIsa jadi capresnya Airlangga Hartaro Ketua Umum Golkar dan Cawapresnya Achmad Syaikhu Presiden PKS dan partai Islam bisa berkumpul di koalisi ini," ujar dia.

Keenam, kata Mochtar, langkah Pemerintah Jokowi jika melakukan reshuffle kabinet dari 3 kader Nasdem yakni Menteri Pertanian, Menteri Kominfo dan Menteri Kehutanan LH maka formasi kabinet bisa saja memberikan warna baru.

Dia mencontohkan PAN bisa mendapatkan tambahan jatah menteri di kabinet. Selain Menteri Perdagangan maka PAN bisa ditambah jatah Menteri Kehutanan LH.

Atau PPP selain Menteri Bapenas ditambah Menteri Agama.

"Atau kalau PKS gabung ke koalisi pemerintah misalnya bisa mendapatkan Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo," kata dia.

Dari peta politik tersebut, Mochtar Mohamad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa mengarah ke 3 poros pada Pilpres 2024 yakni:

Poros 1 PDI Perjuangan 128 kursi.

Poros 2 Koalisi Gerindra-PKB: Gerindra 78 kursi-PKB 58 kursi dengan total 136 kursi

Poros 3 KIB Golkar 85 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi sehingga total 198 kursi.

Dengan demikian, kata Mochtar, Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024.

Lebih jauh dia menyebutkan konfigurasi 3 poros ini dalam politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia dan black campaign maupun negative campaign yang bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari.

"Dan konsep konstruksi pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pemerintah Jokowi bisa berkelanjutan," tandas Mochtar. 



https://m.tribunnews.com/nasional/20...ut-analisisnya



Tolong jangan bego-bego amat lah, ini orang mabok aer kobokan