- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
KontraS Menilai Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
TS
mabdulkarim
KontraS Menilai Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
KontraS Menilai Gagasan Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
Sabtu, 11 Februari 2023 15:23 WIB
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti meberi keterangan terkait pemeriksaan oleh Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Polda Metro Jaya, Jakarta. Selasa, 1 November 2022. Haris mendapat 4 pertanyaan pokok pada tim penyidik, sementara Fatia akan menjalani pemeriksaan pukul 01.00 WIB, sebelumnya keduanya telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 21 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang hIlang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti menilai pernyataan Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus soal darurat sipil di Papua berbahaya. Sebab, kata dia, hal itu dapat memperburuk situasi kemanusiaan di sana.
Fatia mengatakan pernyataan tersebut bisa membuat kekerasan yang terjadi di Papua semakin menjadi-jadi. Musababnya adalah pernyataan itu bisa menjadi validasi bagi aparat keamanan atau kelompok bersenjata untuk semakin agresif lagi.
"Dikarenakan, melalui kebijakan darurat sipil negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pejabat negara untuk tidak reaktif menyikapi situasi konflik yang sedang terjadi,” kata Fartia pada Sabtu 11 Februari 2023.
Selain itu, Fatia berpendapat pemberlakuan wacana pemberlakuan darurat militer juga menimbulkan masalah lain. Salah satunya, menurut dia, adalah pembatasan terhadap akses informasi publik sehingga memungkinkan pelanggaran kemanusiaan tidak dapat diketahui masyarakat.
"Merujuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, darurat sipil memungkinkan pemerintah dapat melarang atau membatasi pengiriman berita hingga dapat mengontrol semua akses informasi seperti penyebaran tulisan/gambar dan penerbitan," ujar dia melalui keterangan tertulis.
Fatia berujar KontraS pernah bersurat kepada Kemenkopolhukam terkait dengan situasi kemanan di Papua setahun lalu. Namun, kata dia, Kemenkopolhukam tidak merespon surat dari KontraS tersebut.
"Dengan tidak diberikannya informasi tersebut, membuktikan bahwa pengerahan aparat keamanan secara masif ke Papua patut dipertanyakan sebab tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari negara atas pengerahan pasukan keamanan yang selama ini dilakukan, kata Fatia.
Berdasarkan catatan KontraS, sebanyak 8.264 personel gabungan TNI/Polri diterjunkan ke Papua. Dia mengatakan kedatangan pasukan dengan jumlah besar ini memicu terjadinya kontak senjata antara aparat dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka.
"Akibatnya sepanjang Desember 2021 – November 2022 diketahui terdapat sekitar 48 peristiwa kekerasan yang terjadi. Banyak korban yang jatuh justru didominasi warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak,” ujar dia.
Berangkat dari hal itu, Fatia menilai pendekatan militerisme seperti darurat sipil tidak akan menyelesaikan pokok persoalan yang terjadi. Malahan, kata dia, situasi kemanusiaan justru akan semaki memburuk.
Dipicu Pembajakan Susi Air
Sebelumnya Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus mengatakan perlu ada darurat sipil di Papua. Hal itu dia sampaikan menanggapi pembajakan pesawat Susi Air oleh gerakan separatis terotis.
"Kita harapkan gini ya, harus dipahami bahwa Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil, Gubernur, yang di depannya otomatis penegak hukum,” kata Lodewijk di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023.
Sebelumnya, Pesawat Susi Air PK-BVY milik Susi Pudjiastuti dengan rute penerbangan perintis Timika - Paro yang mereka tumpangi dirusak oleh kelompok separatis TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya setelah landing di Lapangan Terbang Apro, Selasa, 7 Februari 2023 pukul 06.17 WIT.
https://nasional.tempo.co/read/16902...gi-kemanusiaan
Jadi mending tentara dan polisi dikurangi aja biar teroris Papua merajalela dengan dalil pendekatan militerisme tak menyelesaikan masalah?
Mediator Internasional Mungkin Dibutuhkan untuk Akhiri Penyanderaan di Papua
Beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya. (Courtesy: TPNPB-OPM)
Krisis penyanderaan di Nduga, Papua bisa diakhiri dengan kehadiran pihak yang netral, misalnya Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Kuncinya, baik pemerintah maupun penyandera menyepakati jalan damai ini.
Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy menilai kehadiran mediator internasional sangat diperlukan dalam situasi penyanderaan di Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sendiri sudah menyatakan hanya mau bertemu dan bernegosiasi dengan mediator internasional yang netral.
“Kalau orang itu dari Palang Merah Internasional atau organisasi yang berada di bawah UN (PBB -red), saya pikir itu minimal menjawab keinginan mereka,” kata Yan Warinussy kepada VOA.
Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy. (Foto: Dok Pribadi)
“Tapi, dengan tujuan penting bahwa dia berusaha untuk menyelesaikan konflik. Khusus pada soal pembebasan pilot yang tidak berdosa ini,” imbuhnya.
Pesawat Susi Air nomor registrasi PK-BVY yang mendarat di Lapangan Udara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, dibakar TPNPB pada Selasa (7/2). Hingga berita ini diturunkan, Sabtu (11/2), pilotnya, Phillips Mark Mehrtens yang berkebangsaan Selandia Baru masih disandera.
Dipercaya Dua Pihak
Yan Warinussy juga menyatakan mediator yang dipilih memang memiliki tantangan di dua sisi. Satu, mediator harus bisa meyakinkan pihak TNI/Polri bahwa dia dapat dipercaya. Kedua, mediator juga pihak yang dipercaya oleh TPNPB itu sendiri.
Pesawat Susi Air yang sempat disandera KSB saat berada di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat, 12 Maret 2021. (Courtesy: Kapen Kogabwilhan III).
“Supaya dia bisa dengan mudah berperan di dalam membangun komunikasi antara kedua pihak itu,” tambahnya.
Langkah ini, bahkan bisa berdampak jangka panjang. Kasus penyanderaan pilot dan upaya pembebasannya bisa menjadi pintu masuk untuk memulai langkah membangun perdamaian Papua ke depan.
“Meskipun ini langkah yang sangat-sangat tidak mudah,” kata Yan Warinussy lagi.
Selama ini memang banyak pilot berkewarganegaraan asing yang bekerja di Papua. Mereka menerbangkan pesawat sipil berukuran kecil ke wilayah-wilayah yang hampir tidak mungkin dicapai melalui darat. Pesawat itu mengangkut bahan makanan, pekerja sipil, tenaga medis maupun masyarakat umum.
Yan Warinussy mengatakan selama ini pilot-pilot itu tidak pernah diganggu oleh TPNPB.
Jangan Ada Korban
Direktur PAK HAM Papua Mathius Murid. (Foto: Dok Pribadi)
Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua Mathius Murib juga sepakat bahwa pemerintah harus segera mengirim tim negosiator yang baik dan netral. Kehadiran tim itu penting untuk memediasi konflik dengan baik. Selain itu juga, memastikan warga asing yang disandera dalam kondisi aman dan selamat.
Murib menekankan “negosiator tentu memikirkan, baik tentang cara dan solusi yang aman untuk semua, jangan lagi ada korban baru pada insiden kali ini.”
Dia berpesan, korban akibat konflik terus berjatuhan di kawasan Ndugama dan seluruh wilayah Papua.
Pesawat rusak yang dibakar oleh kelompok separatis dan teroris di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat 4 Juni 2021. (Pendam XVII/Cenderawasih)
“Kami menolak aksi brutal dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya yang telah mengaku bertanggung jawab atas insiden pembakaran pesawat Susi Air dan menyandera pilot,” kata Murib.
“Seharusnya, tuntutan apapun, termasuk meminta pengakuan hak-hak politik dilakukan dengan cara simpatik dan damai, tidak menggunakan cara-cara kekerasan,” kata Murib lagi.
Dia mengingatkan, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Siklus kekerasan semacam ini akan terus berputar di Papua, dan menyebabkan jatuhnya korban di semua pihak.
“Situasi kekejaman seperti begini akan kita biarkan sampai kapan?” gugatnya.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom (kanan). (Foto: TPNPB-OPM)
Pilot Harus Dibebaskan
Aktivis pembela HAM di Papua Theo Hesegem mengakui peran pilot seperti Phillips Mark Mehrtens dalam pelayanan masyarakat.
“Menurut saya, pilot juga melakukan pelayanan kemanusiaan. Sebenarnya, ada kebebasan bagi dia dan harus diberikan akses melayani masyarakat. Pertanyaannya, mengapa pilot ikut disandera?” kata Theo sembari menyesalkan pembakaran pesawat Susi Air.
Aktivis pembela HAM Papua Theo Hesegem. (Foto: Dok Pribadi)
“Pesawat tidak perlu dibakar karena pesawat yang dimaksud melakukan pelayanan di daerah-daerah terpencil. Pesawat itu melayani masyarakat yang sangat membutuhkan kehadirannya di daerah pedalaman,” tambahnya.
Theo sendiri sangat menyayangkan sikap TPNPB di kawasan Ndugama. Mungkin, lanjut dia, penyanderaan itu bagi TPNPB adalah satulangkah maju dalam mendesakkan perjuangan penentuan nasib sendiri atau Papua Merdeka.
Dia menyarankan pembentukan sebuah tim yang terdiri dari pemerintah Nduga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang dapat memberi masukan terkait langkah yang bisa diambil. Namun, di luar itu, Theo berpesan agar TPNPB membebaskan sandera tanpa syarat.
Polisi menjaga rumah sakit tempat para pekerja yang diancam oleh pemberontak Papua dibawa untuk pemeriksaan medis di Mimika, Provinsi Papua, Rabu, 8 Februari 2023. (AP/Saldi Hermanto)
“Saya sangat mengharapkan kepada saudara Egianus Kogoya dan teman-temannya, pilot yang disandera untuk segera dibebaskan, tanpa masalah,” kata Theo.
Dia mengatakan hak pilot selama disandera juga harus diperhatikan. TPNPB bertanggung jawab atas perlindungan, kebutuhan makan-minum dan menjaga kesehatan pilot, selama berada di di hutan. Lebih jauh dari itu, pilot yang tidak terkait dengan konflik di Papua tersebut juga memiliki hak-hak yang harus dijamin. Termasuk, kata Theo, TPNPB harus mempertimbangkan kondisi psikologis keluarga pilot.
“Sekali lagi saya sampaikan dan meminta kepada Egianus Kogoya dan kawan-kawannya segera bebaskan pilot yang disandera di distrik Paro sehingga tidak terjadi tindakan operasi militer, karena Paro adalah daerah pengungsi,” imbuhnya. [ns/ft]
https://www.voaindonesia.com/a/media...-/6958547.html
Sejauh ini pemerintah tak mencari mediator internasional dan lebih memilih kirim tim lagi komunikasi dengan tokoh setempat...
Dulu pas penyanderaan 1996 sampai dibebaskan tim Kopassus Prabowo Subianto, ada ICRC yang turun untuk menegoisasi membebaskan satu demi satu sandera teroris Papua
Jenderal Dudung Kirim Pasukan Buru KKB Papua Pembakar Susi Air, Panglima TNI: Pilot Sudah Terdeteksi
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menambah pasukan untuk operasi pencarian pilot pesawat Susi Air, Philips Marthen (37) dan pengamanan di distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Staf AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menambah pasukan ke Kabupaten Nduga, Papua Tengah untuk operasi pencarian pilot pesawat Susi Air, Philips Marthen (37) dan pengamanan di Distrik Paro.
Pasukan yang dirahasiakan jumlahnya, diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jenderal Dudung menyaksikan langsung pemberangkatan prajurit TNI ke Papua.
Jenderal Dudung Abdurachman menyampaikan hal itu usai Rapim TNI AD, Jumat (10/2/2023).
"Hari ini saya akan ke Halim, saya akan melihat pasukan yang akan diberangkatkan ke Papua, saya akan memberikan moril kepada mereka," kata Dudung kepada awak media di Markas Besar AD, Jakarta.
Ditanya soal tujuan penambahan pasukan guna mencari keberadaan Philips dan menebalkan pengamanan di Paro dari Kelompok Kriminal Bersenjata, Dudung membenarkannya.[/B
"Kira-kira begitulah. Dua-duanya, target itu harus tercapai," ujar Dudung.
Menurut Dudung, sejumlah masyarakat di sana masih terintimidasi dengan keberadaan KKB.
Namun demikian, Dudung merahasiakan satuan mana yang akan diberangkatkan, termasuk jumlah personel.
"Wah, itu rahasia. Tidak boleh," kata Dudung.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebutkan bahwa Philips, yang hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, telah terdeteksi.
"Belum (ditemukan), tapi sudah terdeteksi. Makanya tadi sudah kami evakuasi 15 (pekerja bangunan puskemas), prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya," ujar Yudo Margono usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN, pada Sabtu (4/2/2023).
Para pekerja lalu kabur.
Kemudian, pada Selasa (7/2/2023), datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi lima orang, tiba di Bandara Paro.
KKB kemudian membakar pesawat itu. Kata Yudo, pilot dan lima penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda.
"Iya, lain (pilot dan penumpang terpisah)," kata Yudo.
Yudo mengatakan, lima penumpang pesawat itu telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua (OAP).
Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika.
"Untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan, sudah dievakuasi. Enggak ada (penyanderaan)," ujar Yudo.
Pesawat Susi Air itu hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Selasa (7/2/2023).
Representative Susi Air, Donal Fariz menjelaskan, awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 06.17 WIT.
Lalu, pesawat itu dilaporkan terbakar. (*)
https://papua.tribunnews.com/2023/02...eksi?page=all.
Pasukan TNI baru dikerahkan memperkuat keamanan dan mencari sandera teroris Papua
Pasukan Brimob Setingkat 2 SST Dikirim ke Papua untuk Penebalan Pengamanan
Polri mengirim pasukan Brimob ke Papua dalam rangka penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Cendrawasih. Dok. IstimewaPolri mengirim pasukan Brimob ke Papua dalam rangka penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Cendrawasih. Dok. Istimewa
Fachri Audhia Hafiez • 11 Februari 2023 16:02
Jakarta: Polri mengirim pasukan Brimob ke Papua dalam rangka penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Cendrawasih.Jumlah personel Brimob yang dikerahkan sebanyak 2 Satuan Setingkat Pleton (SST).
"Pemberangkatan sejumlah pasukan Brimob dalam rangka penanganan situasi Kamtibmas di Papua," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 11 Februari 2023.
Pasukan diberangkatkan pada Jumat, 10 Februari 2023. Pasukan ini akan bergabung dengan Satgas Damai Cartenz.
"Pasukab Brimob yang dikirimkan diharapkan bisa menambah penebalan dalam rangka menjaga Kamtibmas yang ada di Papua," ucap Benny.
Kehadiran pasukan Brimob tersebut guna mengantisipasi kejadian kontingensi di wilayah Papua. Kehadiran pasukan diharapkan menekan aksi yang tak diinginkan di Bumi Cendrawasih.
"Sementara pasukan Brimob standby menunggu pelaksanaan tugas. Pasukan diimbau untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Benny.
Selain itu, Polri mengirimkan sebanyak 15 personel tim medis. Tim ini untuk membantu masyarakat Papua mendapatkan perawatan medis tambahan bila dibutuhkan.
https://www.medcom.id/nasional/hukum...lan-pengamanan
Sabtu, 11 Februari 2023 15:23 WIB
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti meberi keterangan terkait pemeriksaan oleh Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Polda Metro Jaya, Jakarta. Selasa, 1 November 2022. Haris mendapat 4 pertanyaan pokok pada tim penyidik, sementara Fatia akan menjalani pemeriksaan pukul 01.00 WIB, sebelumnya keduanya telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 21 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang hIlang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti menilai pernyataan Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus soal darurat sipil di Papua berbahaya. Sebab, kata dia, hal itu dapat memperburuk situasi kemanusiaan di sana.
Fatia mengatakan pernyataan tersebut bisa membuat kekerasan yang terjadi di Papua semakin menjadi-jadi. Musababnya adalah pernyataan itu bisa menjadi validasi bagi aparat keamanan atau kelompok bersenjata untuk semakin agresif lagi.
"Dikarenakan, melalui kebijakan darurat sipil negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pejabat negara untuk tidak reaktif menyikapi situasi konflik yang sedang terjadi,” kata Fartia pada Sabtu 11 Februari 2023.
Selain itu, Fatia berpendapat pemberlakuan wacana pemberlakuan darurat militer juga menimbulkan masalah lain. Salah satunya, menurut dia, adalah pembatasan terhadap akses informasi publik sehingga memungkinkan pelanggaran kemanusiaan tidak dapat diketahui masyarakat.
"Merujuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, darurat sipil memungkinkan pemerintah dapat melarang atau membatasi pengiriman berita hingga dapat mengontrol semua akses informasi seperti penyebaran tulisan/gambar dan penerbitan," ujar dia melalui keterangan tertulis.
Fatia berujar KontraS pernah bersurat kepada Kemenkopolhukam terkait dengan situasi kemanan di Papua setahun lalu. Namun, kata dia, Kemenkopolhukam tidak merespon surat dari KontraS tersebut.
"Dengan tidak diberikannya informasi tersebut, membuktikan bahwa pengerahan aparat keamanan secara masif ke Papua patut dipertanyakan sebab tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari negara atas pengerahan pasukan keamanan yang selama ini dilakukan, kata Fatia.
Berdasarkan catatan KontraS, sebanyak 8.264 personel gabungan TNI/Polri diterjunkan ke Papua. Dia mengatakan kedatangan pasukan dengan jumlah besar ini memicu terjadinya kontak senjata antara aparat dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka.
"Akibatnya sepanjang Desember 2021 – November 2022 diketahui terdapat sekitar 48 peristiwa kekerasan yang terjadi. Banyak korban yang jatuh justru didominasi warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak,” ujar dia.
Berangkat dari hal itu, Fatia menilai pendekatan militerisme seperti darurat sipil tidak akan menyelesaikan pokok persoalan yang terjadi. Malahan, kata dia, situasi kemanusiaan justru akan semaki memburuk.
Dipicu Pembajakan Susi Air
Sebelumnya Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus mengatakan perlu ada darurat sipil di Papua. Hal itu dia sampaikan menanggapi pembajakan pesawat Susi Air oleh gerakan separatis terotis.
"Kita harapkan gini ya, harus dipahami bahwa Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil, Gubernur, yang di depannya otomatis penegak hukum,” kata Lodewijk di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023.
Sebelumnya, Pesawat Susi Air PK-BVY milik Susi Pudjiastuti dengan rute penerbangan perintis Timika - Paro yang mereka tumpangi dirusak oleh kelompok separatis TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya setelah landing di Lapangan Terbang Apro, Selasa, 7 Februari 2023 pukul 06.17 WIT.
https://nasional.tempo.co/read/16902...gi-kemanusiaan
Jadi mending tentara dan polisi dikurangi aja biar teroris Papua merajalela dengan dalil pendekatan militerisme tak menyelesaikan masalah?
Mediator Internasional Mungkin Dibutuhkan untuk Akhiri Penyanderaan di Papua
Beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya. (Courtesy: TPNPB-OPM)
Krisis penyanderaan di Nduga, Papua bisa diakhiri dengan kehadiran pihak yang netral, misalnya Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Kuncinya, baik pemerintah maupun penyandera menyepakati jalan damai ini.
Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy menilai kehadiran mediator internasional sangat diperlukan dalam situasi penyanderaan di Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sendiri sudah menyatakan hanya mau bertemu dan bernegosiasi dengan mediator internasional yang netral.
“Kalau orang itu dari Palang Merah Internasional atau organisasi yang berada di bawah UN (PBB -red), saya pikir itu minimal menjawab keinginan mereka,” kata Yan Warinussy kepada VOA.
Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy. (Foto: Dok Pribadi)
“Tapi, dengan tujuan penting bahwa dia berusaha untuk menyelesaikan konflik. Khusus pada soal pembebasan pilot yang tidak berdosa ini,” imbuhnya.
Pesawat Susi Air nomor registrasi PK-BVY yang mendarat di Lapangan Udara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, dibakar TPNPB pada Selasa (7/2). Hingga berita ini diturunkan, Sabtu (11/2), pilotnya, Phillips Mark Mehrtens yang berkebangsaan Selandia Baru masih disandera.
Dipercaya Dua Pihak
Yan Warinussy juga menyatakan mediator yang dipilih memang memiliki tantangan di dua sisi. Satu, mediator harus bisa meyakinkan pihak TNI/Polri bahwa dia dapat dipercaya. Kedua, mediator juga pihak yang dipercaya oleh TPNPB itu sendiri.
Pesawat Susi Air yang sempat disandera KSB saat berada di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat, 12 Maret 2021. (Courtesy: Kapen Kogabwilhan III).
“Supaya dia bisa dengan mudah berperan di dalam membangun komunikasi antara kedua pihak itu,” tambahnya.
Langkah ini, bahkan bisa berdampak jangka panjang. Kasus penyanderaan pilot dan upaya pembebasannya bisa menjadi pintu masuk untuk memulai langkah membangun perdamaian Papua ke depan.
“Meskipun ini langkah yang sangat-sangat tidak mudah,” kata Yan Warinussy lagi.
Selama ini memang banyak pilot berkewarganegaraan asing yang bekerja di Papua. Mereka menerbangkan pesawat sipil berukuran kecil ke wilayah-wilayah yang hampir tidak mungkin dicapai melalui darat. Pesawat itu mengangkut bahan makanan, pekerja sipil, tenaga medis maupun masyarakat umum.
Yan Warinussy mengatakan selama ini pilot-pilot itu tidak pernah diganggu oleh TPNPB.
Jangan Ada Korban
Direktur PAK HAM Papua Mathius Murid. (Foto: Dok Pribadi)
Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua Mathius Murib juga sepakat bahwa pemerintah harus segera mengirim tim negosiator yang baik dan netral. Kehadiran tim itu penting untuk memediasi konflik dengan baik. Selain itu juga, memastikan warga asing yang disandera dalam kondisi aman dan selamat.
Murib menekankan “negosiator tentu memikirkan, baik tentang cara dan solusi yang aman untuk semua, jangan lagi ada korban baru pada insiden kali ini.”
Dia berpesan, korban akibat konflik terus berjatuhan di kawasan Ndugama dan seluruh wilayah Papua.
Pesawat rusak yang dibakar oleh kelompok separatis dan teroris di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat 4 Juni 2021. (Pendam XVII/Cenderawasih)
“Kami menolak aksi brutal dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya yang telah mengaku bertanggung jawab atas insiden pembakaran pesawat Susi Air dan menyandera pilot,” kata Murib.
“Seharusnya, tuntutan apapun, termasuk meminta pengakuan hak-hak politik dilakukan dengan cara simpatik dan damai, tidak menggunakan cara-cara kekerasan,” kata Murib lagi.
Dia mengingatkan, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Siklus kekerasan semacam ini akan terus berputar di Papua, dan menyebabkan jatuhnya korban di semua pihak.
“Situasi kekejaman seperti begini akan kita biarkan sampai kapan?” gugatnya.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom (kanan). (Foto: TPNPB-OPM)
Pilot Harus Dibebaskan
Aktivis pembela HAM di Papua Theo Hesegem mengakui peran pilot seperti Phillips Mark Mehrtens dalam pelayanan masyarakat.
“Menurut saya, pilot juga melakukan pelayanan kemanusiaan. Sebenarnya, ada kebebasan bagi dia dan harus diberikan akses melayani masyarakat. Pertanyaannya, mengapa pilot ikut disandera?” kata Theo sembari menyesalkan pembakaran pesawat Susi Air.
Aktivis pembela HAM Papua Theo Hesegem. (Foto: Dok Pribadi)
“Pesawat tidak perlu dibakar karena pesawat yang dimaksud melakukan pelayanan di daerah-daerah terpencil. Pesawat itu melayani masyarakat yang sangat membutuhkan kehadirannya di daerah pedalaman,” tambahnya.
Theo sendiri sangat menyayangkan sikap TPNPB di kawasan Ndugama. Mungkin, lanjut dia, penyanderaan itu bagi TPNPB adalah satulangkah maju dalam mendesakkan perjuangan penentuan nasib sendiri atau Papua Merdeka.
Dia menyarankan pembentukan sebuah tim yang terdiri dari pemerintah Nduga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang dapat memberi masukan terkait langkah yang bisa diambil. Namun, di luar itu, Theo berpesan agar TPNPB membebaskan sandera tanpa syarat.
Polisi menjaga rumah sakit tempat para pekerja yang diancam oleh pemberontak Papua dibawa untuk pemeriksaan medis di Mimika, Provinsi Papua, Rabu, 8 Februari 2023. (AP/Saldi Hermanto)
“Saya sangat mengharapkan kepada saudara Egianus Kogoya dan teman-temannya, pilot yang disandera untuk segera dibebaskan, tanpa masalah,” kata Theo.
Dia mengatakan hak pilot selama disandera juga harus diperhatikan. TPNPB bertanggung jawab atas perlindungan, kebutuhan makan-minum dan menjaga kesehatan pilot, selama berada di di hutan. Lebih jauh dari itu, pilot yang tidak terkait dengan konflik di Papua tersebut juga memiliki hak-hak yang harus dijamin. Termasuk, kata Theo, TPNPB harus mempertimbangkan kondisi psikologis keluarga pilot.
“Sekali lagi saya sampaikan dan meminta kepada Egianus Kogoya dan kawan-kawannya segera bebaskan pilot yang disandera di distrik Paro sehingga tidak terjadi tindakan operasi militer, karena Paro adalah daerah pengungsi,” imbuhnya. [ns/ft]
https://www.voaindonesia.com/a/media...-/6958547.html
Sejauh ini pemerintah tak mencari mediator internasional dan lebih memilih kirim tim lagi komunikasi dengan tokoh setempat...
Dulu pas penyanderaan 1996 sampai dibebaskan tim Kopassus Prabowo Subianto, ada ICRC yang turun untuk menegoisasi membebaskan satu demi satu sandera teroris Papua
Jenderal Dudung Kirim Pasukan Buru KKB Papua Pembakar Susi Air, Panglima TNI: Pilot Sudah Terdeteksi
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menambah pasukan untuk operasi pencarian pilot pesawat Susi Air, Philips Marthen (37) dan pengamanan di distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Staf AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menambah pasukan ke Kabupaten Nduga, Papua Tengah untuk operasi pencarian pilot pesawat Susi Air, Philips Marthen (37) dan pengamanan di Distrik Paro.
Pasukan yang dirahasiakan jumlahnya, diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jenderal Dudung menyaksikan langsung pemberangkatan prajurit TNI ke Papua.
Jenderal Dudung Abdurachman menyampaikan hal itu usai Rapim TNI AD, Jumat (10/2/2023).
"Hari ini saya akan ke Halim, saya akan melihat pasukan yang akan diberangkatkan ke Papua, saya akan memberikan moril kepada mereka," kata Dudung kepada awak media di Markas Besar AD, Jakarta.
Ditanya soal tujuan penambahan pasukan guna mencari keberadaan Philips dan menebalkan pengamanan di Paro dari Kelompok Kriminal Bersenjata, Dudung membenarkannya.[/B
"Kira-kira begitulah. Dua-duanya, target itu harus tercapai," ujar Dudung.
Menurut Dudung, sejumlah masyarakat di sana masih terintimidasi dengan keberadaan KKB.
Namun demikian, Dudung merahasiakan satuan mana yang akan diberangkatkan, termasuk jumlah personel.
"Wah, itu rahasia. Tidak boleh," kata Dudung.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebutkan bahwa Philips, yang hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, telah terdeteksi.
"Belum (ditemukan), tapi sudah terdeteksi. Makanya tadi sudah kami evakuasi 15 (pekerja bangunan puskemas), prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya," ujar Yudo Margono usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Adapun 15 pekerja yang dimaksud Yudo itu awalnya membangun puskesmas di Paro. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mencurigai mereka sebagai anggota TNI dan BIN, pada Sabtu (4/2/2023).
Para pekerja lalu kabur.
Kemudian, pada Selasa (7/2/2023), datang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang dipiloti Philips dan ditumpangi lima orang, tiba di Bandara Paro.
KKB kemudian membakar pesawat itu. Kata Yudo, pilot dan lima penumpang kabur menyelamatkan diri ke arah yang berbeda.
"Iya, lain (pilot dan penumpang terpisah)," kata Yudo.
Yudo mengatakan, lima penumpang pesawat itu telah kembali ke rumah masing-masing karena warga setempat atau orang asli Papua (OAP).
Sementara 15 pekerja dievakuasi ke Timika.
"Untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan, sudah dievakuasi. Enggak ada (penyanderaan)," ujar Yudo.
Pesawat Susi Air itu hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro, Selasa (7/2/2023).
Representative Susi Air, Donal Fariz menjelaskan, awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 06.17 WIT.
Lalu, pesawat itu dilaporkan terbakar. (*)
https://papua.tribunnews.com/2023/02...eksi?page=all.
Pasukan TNI baru dikerahkan memperkuat keamanan dan mencari sandera teroris Papua
Pasukan Brimob Setingkat 2 SST Dikirim ke Papua untuk Penebalan Pengamanan
Polri mengirim pasukan Brimob ke Papua dalam rangka penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Cendrawasih. Dok. IstimewaPolri mengirim pasukan Brimob ke Papua dalam rangka penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Cendrawasih. Dok. Istimewa
Fachri Audhia Hafiez • 11 Februari 2023 16:02
Jakarta: Polri mengirim pasukan Brimob ke Papua dalam rangka penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Cendrawasih.Jumlah personel Brimob yang dikerahkan sebanyak 2 Satuan Setingkat Pleton (SST).
"Pemberangkatan sejumlah pasukan Brimob dalam rangka penanganan situasi Kamtibmas di Papua," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 11 Februari 2023.
Pasukan diberangkatkan pada Jumat, 10 Februari 2023. Pasukan ini akan bergabung dengan Satgas Damai Cartenz.
"Pasukab Brimob yang dikirimkan diharapkan bisa menambah penebalan dalam rangka menjaga Kamtibmas yang ada di Papua," ucap Benny.
Kehadiran pasukan Brimob tersebut guna mengantisipasi kejadian kontingensi di wilayah Papua. Kehadiran pasukan diharapkan menekan aksi yang tak diinginkan di Bumi Cendrawasih.
"Sementara pasukan Brimob standby menunggu pelaksanaan tugas. Pasukan diimbau untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Benny.
Selain itu, Polri mengirimkan sebanyak 15 personel tim medis. Tim ini untuk membantu masyarakat Papua mendapatkan perawatan medis tambahan bila dibutuhkan.
https://www.medcom.id/nasional/hukum...lan-pengamanan
bukan.bomat dan 4 lainnya memberi reputasi
-1
2.3K
36
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan