UNHCR Yakin Biaya Kebutuhan Warga Rohingya di Aceh Tak Bebani Pemda


BANDA ACEH, KOMPAS.com - Faisal Rahman, Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau badan pengungsi PBB, menilai biaya yang digunakan untuk kebutuhan pengungsi Rohingya di Aceh, tidak akan membebani pemerintah daerah. “Sejauh pengalaman penanganan pengungsi di Aceh, semua kebutuhan pengungsi tidak pernah membebani keuangan pemda,” kata Faisal saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Rabu (13/12/2023).

Menurut Faisal, hal ini juga bisa dikonfirmasi langsung kepada masyarakat di Pidie, Aceh, yang sudah menangani pengungsi Rohingya hampir satu tahun.


“Dalam penyediaan kebutuhan tersebut, kita biasa bekerja sama dengan masyarakat. Jadi, masyarakat sangat tahu siapa yang membiayai pemenuhan kebutuhan tersebut,” ujarnya. Terkait penolakan warga Rohingya di Aceh, Faisal memahami kondisi itu dan berharap bisa duduk bersama dengan masyarakat untuk berdiskusi. “Kita berharap bisa duduk sama-sama membicarakan kekhawatiran masyarakat dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat. Ini proses kita lakukan di Pidie dan Lhokseumawe yang menampung pengungsi sementara. Sama-sama kita cari solusi untuk masalah kemanusiaan ini dan alhamdulillah semua bisa disepakati atas kebaikan semua,” ujarnya.

Sementara, terkait pengungsi Rohingya yang saat ini masih berada di gedung Balai Meuseraya Aceh (BMA), UNHCR masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait pemindahan mereka. “Terkait lokasi dan rencana pemindahan, baiknya dikonfirmasi ke pemerintah. Posisi kami siap membantu pemerintah,” ujar Faisal. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengatakan, terkait keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, ada kewajiban yang sudah diatur dalam Perpres No 125 Tahun 2016 bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan lokasi penampungan.

Total ada 1.684 warga Rohingya di Aceh dan tersebar di delapan titik. “Penampungan-penampungan terhadap pengungsi-pengungsi itu kewajiban kita. Kemudian akan dibantu oleh lembaga internasional untuk kegiatan yang lainnya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan misalnya sanitasi, MCK, kesehatan, rumah ibadah, dan lain-lain,” ujar Achmad kepada awak media di Banda Aceh, Selasa (12/12/2023).


UNHCR Yakin Biaya Kebutuhan Warga Rohingya di Aceh Tak Bebani Pemda

ts:


Unhcr bisa bicara dana tidak di tanggung pemda tapi tentu nya pemerintah indonesia ( pemerintah pusat ) ada mengluarkan dana dari dinas sosial bisa di lihat dari berita sewaktu ibu kofifah menjadi mentri di dinas sosial.


Seperti terlihat gedung imigrasi di jebol 16 imigrant gelap yang melarikan diri, belum lagi bisa di lihat pemilik tambak ada mengusir, banyak KONFLICT SOSIAL, dan Tindak kriminalits yang di lakukan imigrant gelap ini seperti membuat KTP palsu yang pada waktu dekat ini Indonesia akan mengadakan pemilihan president RI pada tahun 2024

Bicara sangat enak tapi sebenar nya menyembunyikan tindakan imigrant gelap BANGLADESH dan imigrant gelap ROHINGYA yang menimbulkan ganguan social dan tindak kriminalitas yang di lakukan para imigrant Gelap tersebut.




Seperti di ketahui " FITNAH " adalah lebih kejam dari sebuah pedang, pada tahun 2015 sebuah " FITNAH " di tuduhkan ke Warga ACEH Indonesia


Ini Kronologi Dugaan Pemerkosaan terhadap 4 Pengungsi Rohingya


Terbukti Tak Dirudapaksa, 4 Pengungsi Rohingya Akan Dilaporkan ke Polisi










Sebuah pertanyaan bila pengungsi ROHINGYA di berikan PULAU seperti PULAU BHASAN CHAR di bangun mirip seperti " Bhasan Char "

Bagaimana dengan warga local Indonesia ???



Pemerintahan Bangladesh sudah sangat berbaik hati memberikan mereka sebuah " PULAU BHASAN CHAR " beserta bangunan tempat tinggal tempat mereka bisa bertani, berternak, dan juga berusaha, anak anak bisa belajar.


Arab saudi boleh di bilang juga sudah menolak imigrant gelap bangladesh dan imigrant gelap rohingya ini


Mirip sama pemerintah BANGLADESH,
Arab saudi juga ada membangun dan memberikan tempat tinggal bagi imigrant gelap Bangladesh dan imigrant gelap Rohingya

Sampai Akhirnya Saudi Arabia pula menghancurkan pemukiman imigrant gelap Bangladesh dan imigrant gelap Rohingya




Ternyata kerajaan Saudi Arabia pernah ada menerima imigrant gelap bangladesh dan imigrant gelap rohingya