- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Mahfud MD: Indonesia Berhak Mengusir Imigran Rohingya
TS
yellowmarker
Mahfud MD: Indonesia Berhak Mengusir Imigran Rohingya
Jumat, 15 Des 2023 05:55 WIB
Mahfud MD buka suara soal nasib pengungsi Rohingya di Aceh. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia berhak untuk mengusir imigran Rohingya yang bergelombang datang menggunakan kapal ke sejumlah pesisir Aceh.
Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata dia, Indonesia tidak bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap Imigran Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia tak menandatangani konvensi UNHCR.
Ia mengatakan negara-negara yang menandatangani konvensi UNHCR yang mestinya memberikan perlindungan kepada Imigran Rohingya.
"Indonesia tidak menandatangi itu. Sebenarnya berhak membuang, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/12).
Mahfud mengatakan faktor kemanusiaan menjadi alasan utama Indonesia bersedia dan memberikan penampungan sementara bagi Imigran Rohingya.
Namun, jumlah imigran Rohingya yang datang ke Indonesia bertambah setiap tahunnya, sehingga menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.
"Yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes 'Pak kami juga miskin, kenapa nampung orang?'. Kita katakan ini tugas kemanusiaan negara," ucapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tetap mengamankan dan berupaya mencari tempat penampungan sementara bagi Imigran Rohingya.
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau akan menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menangani pengungsi imigran Rohingya itu.
"Sekarang sedang kita galang tiga provinsi sasaran pengungsi Rohingya yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau untuk rapat forkopimda bersama mencari tempat sementara dan harus betul betul sementara demi kemanusiaan," jelas Mahfud.
Meski begitu, pemerintah memperhatikan kepentingan nasional lantaran masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Lebih jauh, Mahfud mengatakan pemerintah Indonesia bisa kapan saja memulangkan Imigran Rohingya.
"Bisa. Itu kan ada komisinya di PBB. Suatu saat bisa dipulangkan," tuturnya.
Sebanyak 50 orang etnis Rohingya kembali mendarat di Desa Seuneubok Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur pada hari ini.
Sebelumnya, jumlah total pengungsi Rohingya yang mendarat ke Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu mencapai 1.543 orang. Data itu diperoleh dari UNHCR per 10 Desember 2023.
Adapun total kapal yang mendarat di Aceh mencapai 9 unit. Saat ini imigran tersebut ditempatkan di lokasi penampungan sementara di sejumlah daerah di Aceh.
Dengan kedatangan 50 pengungsi Rohingya hari ini, total etnis Rohingya yang ada di Aceh bertambah mencapai 1.733 orang. Saat ini mereka tersebar di Pidie, Sabang, Lhokseumawe, Banda Aceh dan terakhir di Aceh Timur.
(lna/DAL)
Sumber
Mahfud MD buka suara soal nasib pengungsi Rohingya di Aceh. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia berhak untuk mengusir imigran Rohingya yang bergelombang datang menggunakan kapal ke sejumlah pesisir Aceh.
Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata dia, Indonesia tidak bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap Imigran Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia tak menandatangani konvensi UNHCR.
Ia mengatakan negara-negara yang menandatangani konvensi UNHCR yang mestinya memberikan perlindungan kepada Imigran Rohingya.
"Indonesia tidak menandatangi itu. Sebenarnya berhak membuang, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/12).
Mahfud mengatakan faktor kemanusiaan menjadi alasan utama Indonesia bersedia dan memberikan penampungan sementara bagi Imigran Rohingya.
Namun, jumlah imigran Rohingya yang datang ke Indonesia bertambah setiap tahunnya, sehingga menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.
"Yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes 'Pak kami juga miskin, kenapa nampung orang?'. Kita katakan ini tugas kemanusiaan negara," ucapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tetap mengamankan dan berupaya mencari tempat penampungan sementara bagi Imigran Rohingya.
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau akan menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menangani pengungsi imigran Rohingya itu.
"Sekarang sedang kita galang tiga provinsi sasaran pengungsi Rohingya yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau untuk rapat forkopimda bersama mencari tempat sementara dan harus betul betul sementara demi kemanusiaan," jelas Mahfud.
Meski begitu, pemerintah memperhatikan kepentingan nasional lantaran masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Lebih jauh, Mahfud mengatakan pemerintah Indonesia bisa kapan saja memulangkan Imigran Rohingya.
"Bisa. Itu kan ada komisinya di PBB. Suatu saat bisa dipulangkan," tuturnya.
Sebanyak 50 orang etnis Rohingya kembali mendarat di Desa Seuneubok Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur pada hari ini.
Sebelumnya, jumlah total pengungsi Rohingya yang mendarat ke Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu mencapai 1.543 orang. Data itu diperoleh dari UNHCR per 10 Desember 2023.
Adapun total kapal yang mendarat di Aceh mencapai 9 unit. Saat ini imigran tersebut ditempatkan di lokasi penampungan sementara di sejumlah daerah di Aceh.
Dengan kedatangan 50 pengungsi Rohingya hari ini, total etnis Rohingya yang ada di Aceh bertambah mencapai 1.733 orang. Saat ini mereka tersebar di Pidie, Sabang, Lhokseumawe, Banda Aceh dan terakhir di Aceh Timur.
(lna/DAL)
Sumber
Quote:
Mahfud: RI Berhak Usir Pengungsi Rohingya, Tapi ...
14 December 2023 18:10
Foto: Deklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Tangkapan Layar Youtube Ganjar Pranowo)
News - Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan, pemerintah Indonesia berhak mengusir para pengungsi Rohingya yang kini terus bertambah masuk ke wilayah NKRI. Ini karena Indonesia tidak terlibat penandatangan ratifikasi UNHCR.
Namun, ia menekankan, karena konstitusi Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menganut prinsip diplomasi kemanusiaan, maka kebijakan untuk mengusir para pengungsi dari Rohingya itu hingga kini tidak dilakukan, dan malah ditampung.
"Menurut konvensi PBB, yang harus memberikan perlindungan sebenarnya negara-negara yang menandatangni UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, jadi komisi tinggi untuk pengungsi," kata Mahfud saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).
"Nah Indonesia tidak menandatangani itu sebenarnya berhak membuang dia, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional, tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung," tegas Mahfud.
Namun, ketika ruang tampungan itu dibuka, Mahfud mengakui, kedatangan pengungsi Rohingya telah membuat permasalahan sendiri di wilayah yang banyak didatangi mereka. Banyak masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau menurutnya mengkritisi kedatangan pengungsi itu.
"Tampung di sana bertambah lagi, yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes, pak kami juga miskin kenapa tampung orang dikasih ini itu dan seterusnya, kita katakan ini tugas kemanusiaan negara," tutur Mahfud.
Karena itu, ia mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah yang menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya untuk menggelar rapat Forkopimda demi menentukan lokas penampungan sementara.
"Untuk mencari tempat sementara dan harus betul-betul sementara demi kemanusiaan, tapi kemanusiaan kita juga harus perhatikan kepentingan nasional kita karena kepentingan nasional kita juga banyak manusia-manusia yang menderita," ungkap Mahfud.
(mij/mij)
Sumber
14 December 2023 18:10
Foto: Deklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Tangkapan Layar Youtube Ganjar Pranowo)
News - Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan, pemerintah Indonesia berhak mengusir para pengungsi Rohingya yang kini terus bertambah masuk ke wilayah NKRI. Ini karena Indonesia tidak terlibat penandatangan ratifikasi UNHCR.
Namun, ia menekankan, karena konstitusi Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menganut prinsip diplomasi kemanusiaan, maka kebijakan untuk mengusir para pengungsi dari Rohingya itu hingga kini tidak dilakukan, dan malah ditampung.
"Menurut konvensi PBB, yang harus memberikan perlindungan sebenarnya negara-negara yang menandatangni UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, jadi komisi tinggi untuk pengungsi," kata Mahfud saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).
"Nah Indonesia tidak menandatangani itu sebenarnya berhak membuang dia, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional, tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung," tegas Mahfud.
Namun, ketika ruang tampungan itu dibuka, Mahfud mengakui, kedatangan pengungsi Rohingya telah membuat permasalahan sendiri di wilayah yang banyak didatangi mereka. Banyak masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau menurutnya mengkritisi kedatangan pengungsi itu.
"Tampung di sana bertambah lagi, yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes, pak kami juga miskin kenapa tampung orang dikasih ini itu dan seterusnya, kita katakan ini tugas kemanusiaan negara," tutur Mahfud.
Karena itu, ia mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah yang menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya untuk menggelar rapat Forkopimda demi menentukan lokas penampungan sementara.
"Untuk mencari tempat sementara dan harus betul-betul sementara demi kemanusiaan, tapi kemanusiaan kita juga harus perhatikan kepentingan nasional kita karena kepentingan nasional kita juga banyak manusia-manusia yang menderita," ungkap Mahfud.
(mij/mij)
Sumber
Tunjukkan kehebatanmu Blue Eyes !
Diubah oleh yellowmarker 15-12-2023 06:46
nomorejuly memberi reputasi
1
664
38
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan