Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan izin pertambangan di tanah air kepada investor asing.
Menurut dia, kondisi itu dapat memicu konflik yang berujung gerakan separatis di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi secara masif. 

"Kalau kondisinya sudah parah begini, tidak ada cara lain selain referendum," kata Faisal saat menghadiri diskusi film Bloody Nickel di Taman Ismail Marzuki pada Sabtu, Sabtu, 4 Mei 2024. 

Secara sederhana, referendum kemerdekaan merupakan langkah politik untuk memutuskan pilihan masyarakat suatu wilayah soal masa depan kedaulatan wilayahnya. Melalui referendum, masyarakat akan memilih apakah wilayahnya harus menjadi negara merdeka yang berdaulat atau tetap sebagai bagian dari negara lain. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu mengusulkan agar Jokowi turut diadili karena menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan hidup di wilayah-wilayah eksplorasi tambang. Dia menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi. 

"Kita harus menggelar Mahmillub untuk mengadili Jokowi karena sudah merugikan ribuan triliun atas lingkungan hidup," ujarnya. 

Mahmillub sendiri merupakan badan peradilan di lingkungan militer yang berwenang memutus perkara khusus yang memberikan dampak besar bagi negara. Peradilan ini pernah menjadi forum untuk mengadili tokoh-tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh mengkhianati negara. 

Lebih lanjut, Faisal juga menyebut keuntungan dari pertambangan sebagian besar dinikmati oleh investor asing. Sebagai contoh, dia memperkirakan sebanyak 90 persen profit dari industri nikel di tanah air menjadi milik pengusaha Tiongkok. 

Tak sampai di situ, Faisal juga meragukan pemerintah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menurut dia, langkah yang diambil Prabowo soal pertambangan kemungkinan besar merupakan lanjutan dari sikap politik Jokowi. 

"Kita tak bisa percaya Prabowo kalau dia masih ada hubungan dengan biang kerok tambang--Jokowi," ujarnya. 

sumber

tenang gan, pemerintahan pak jokowi pasti sudah punya rencana. yang berkonflik diajak diskusi buat nyari win win solution. bersama2 membangun bangsa