Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dia tidak memberikan masukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai wacana menambah jumlah kementerian menjadi lebih dari 40.

Jokowi menegaskan bahwa pertanyaan tentang susunan kabinet pemerintahan mendatang seharusnya diajukan kepada Prabowo sebagai Presiden terpilih.

“Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,” ujar Jokowi seusai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, pada Selasa, 7 Mei 2024.

“Enggak ada, enggak ada (masukan),” tambahnya.

Selain itu, dilansir dari Antara, Presiden Joko Widodo setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyarankan untuk tidak memasukkan orang-orang ‘toxic’ atau bermasalah ke dalam pemerintahan.

“Sudah bener dong. Bener, bener,” ujar Presiden Jokowi.

Ketika ditanya bagaimana pendapatnya tentang pernyataan Luhut, Jokowi meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Luhut.



Foto: Antara

“Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan,” kata Jokowi.

Wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak menyangkal adanya wacana menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, penambahan jumlah kementerian sebenarnya bermanfaat bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia adalah negara besar yang memiliki target dan tantangan besar.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya.

Kalau buat kebaikan sih gpp kata saya mah...

Sumber: Link Referensi