Washington – Pemerintahan Joe Biden telah mengatakan kepada anggota parlemen penting bahwa mereka akan mengirimkan paket baru berupa senjata dan amunisi senilai lebih dari US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 16 triliun ke Israel. Hal iti disampaikan oleh tiga staf kongres AS, pada Selasa, 14 Mei 2024.

Ini adalah pengiriman senjata pertama ke Israel yang diumumkan oleh pemerintah AS sejak mereka menunda pengiriman senjata lainnya, yang terdiri dari 3.500 bom pada awal bulan ini.

Padahal, pemerintah AS mengatakan sebelumnya bahwa mereka menghentikan pengiriman bantuan militer untuk mencegah Israel menggunakan bom di kota Rafah. Paket yang dikirimkan nantinya akan mencakup sekitar US$ 700 juta atau Rp 11,2 triliun untuk amunisi tank, US$ 500 juta (Rp 8,13 triliun) untuk kendaraan taktis, dan US$ 60 juta (Rp 961,6 miliar) untuk mortir, kata para staf tersebut.

Meski demikian, belum ada indikasi kapan senjata tersebut akan dikirim. Anggota DPR dari Partai Republik pada minggu ini juga berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang yang mengamanatkan pengiriman persenjataan ofensif untuk Israel.

Melansir dari The New Arab, Rabu, 15 Mei 2024, menyusul langkah Biden yang menghentikan pengiriman bom pekan lalu, Partai Republik dengan cepat mengecam mereka, dengan alasan bahwa hal itu mewakili pengabaian sekutu terdekat AS di Timur Tengah.

Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa Biden akan memveto RUU tersebut jika ingin disahkan Kongres. RUU tersebut juga praktis tidak memiliki peluang di Senat yang dikuasai Partai Demokrat. Namun, anggota Partai Demokrat di DPR agak terpecah mengenai masalah ini, dan sekitar puluhan anggota telah menandatangani surat kepada pemerintahan Biden yang mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan penghentian pengiriman bom.

Selain ancaman veto tertulis, Gedung Putih telah berhubungan dengan berbagai anggota parlemen dan staf Kongres mengenai undang-undang tersebut, menurut seorang pejabat pemerintah.

“Kami sangat menentang upaya untuk membatasi kemampuan Presiden untuk mengerahkan bantuan keamanan AS sesuai dengan kebijakan luar negeri AS dan tujuan keamanan nasional,” kata sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre pada minggu ini. Dia menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk menghabiskan setiap budget yang dialokasikan oleh Kongres dalam paket tambahan keamanan nasional yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Biden bulan lalu.

sumber