Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan masa jabatan presiden tiga periode bertentang dengan konstitusi. Hal itu ia sampaikan saat merespons hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang digelar relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto mengatakan PDIP mendukung penuh dan memimpin pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, ia menyatakan perpanjangan masa jabatan presiden tidak dibenarkan oleh konstitusi.

"Makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan, tanggung jawab bagi masa depan, bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (1/9).

Hasto menyampaikan PDIP selalu mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. PDIP, lanjut dia, memastikan seluruh elemen partai berperan dalam mendorong kerja pemerintah.

Menurutnya, PDIP selalu merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi. Namun, PDIP tidak ingin membuat Jokowi terbuai dengan puji-pujian.

"Sebagai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, kami memberikan dukungan bukan dengan puji-pujian yang memabukkan," ujarnya.

Hasto berkata hasil Musra tidak mengejutkan. Namun, PDIP lebih senang menggelar diskusi dengan rakyat untuk membahas hal yang perlu diperbaiki pemerintah.

"PDI Perjuangan lebih tertarik mendengarkan suara-suara dari pendukung yang masih belum puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan dari situlah PDI Perjuangan bekerja semakin keras untuk legacy Pak Jokowi dan KH Maruf Amin," ucap dia.

Sebelumnya, 17 kelompok relawan Jokowi mengadakan penjaringan capres melalui Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra). Musra menghasilkan 10 nama bakal capres pilihan peserta musyawarah.

Jokowi menempati urutan pertama dengan perolehan suara hampir 30 persen. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan masyarakat masih menghendaki Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri kembali pada 2024.

"Masyarakat Indonesia masih ada yang menginginkan Pak Jokowi capres 2024, masih ada, tetapi Pak Jokowi kemarin sudah katakan tunduk konstitusi," tutur Budi pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/8).

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...gan-konstitusi