Dwi Rahmawati - detikNews
Jakarta - Ketua DPP PKS AI Muzzammil
Yusuf tak sepakat dengan larangan buka
bersama (bukber) ASN dan pejabat negara
yang disampaikan Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Muzzammil mengatakan kegiatan
bukber bisa memberikan edukasi iman dan
takwa bagi umat Muslim.
"Bangsa serta negara kita punya konstitusi
yang mengamanatkan iman-taqwa itu perlu
diwujudkan bahkan diamanatkan kepada
pundak pemerintah pasal 31 ayat 3 UUD
buah dari reformasi," kata Muzzammil kepada
wartawan, Jumat (24/3/2023).
"Terlebih kita bertemu di bulan Ramadan,
iman takwa, akhlak mulia dan kecerdasan.
Berbuka puasa itu bisa diisi bukan hanya
makan-makan tapi juga ceramah, tausyiah
apalagi sekarang marak persoalan isu
korupsi, isu money laundry, dan lain-lain.
Justru ini harus dimanfaatkan oleh
pemerintah. Jadi sangat tidak tepat kalau
kebijakan larangan bukber di kalangan
pemerintahan, apa alasannya?" sambungnya.
Muzzamil mengatakan jika alasan pemerintah
untuk hindari keborosan maka dana yang
dikeluarkan bisa itekan. la menyinggung
alasan pandemi yang menurutnya sudah
tidak tepat.
Muzzamil mengatakan jika alasan pemerintah
untuk hindari keborosan maka dana yang
dikeluarkan bisa ditekan. la menyinggung
alasan pandemi yang menurutnya sudah
tidak tepat.
"Kalau alasannya boros-borosan ya dilarang,
tidak boleh boros-borosan, kita undang
penceramah, apa kadarnya kita. Makan
minum, buka puasa, tausiah berjalan. Kalau
alasannya Covid sudah sangat tidak tepat,
balap motor baru berlangsung kemarin i
Mandalika 200 ribu orang, ada pesta
pernikahan anak pejabat puluhan ribu orang,
ada konser musik ratusan ribu ya. Jadi sangat
tidak tepat kalau kita alasan Covid," ungkap
dia.
PKS, kata dia, tetap melaksanakan buka
bersama di Ramadan ini. Menurutnya hal ini
bermanfaat untuk meningkatkan silahturahmi
dengan masyarakat.
"Ya (tetap bukber) di partai dan dengan
berbagai komunitas masyarakat karena ini
adalah syiar lslam. Selain bernilai ibadah,
manfaat secara sosial empati dan simpati
kepada yang kurang mampu, bisa mudah
berbuka puasa di masjid, mushola, rumah,
dan kantor partai," ujar Muzzammil.
"Memperkokoh silahturahmi antar elemen
masyarakat. Bisa diisi dengan nasehat iman
taqwa, akhlak mulia dan pencerdasan sesuai
amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 3,"
pungkasnya.
Penjelasan Istana
Sebelumnya, lstana memberikan penjelasan
terkait arahan Presiden Jokowi yang
melarang pejabat dan pegawai pemerintah
untuk mengadakan buka puasa bersama.
Istana menyampaikan larangan itu hanya
ditujukan kepada para menteri hingga kepala
lembaga.
"Saya perlu menjelaskan surat yang
dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet
berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang
pertama, buka puasa itu, atau arahan
Presiden itu, hanya ditujukan kepada para
menko, para menteri, kepala lembaga
pemerintah," kata Sekretaris Kabinet
Pramono Anung dalam pernyataan pers di
akun YouTube Setpres, Kamis (23/3).
Pramono mengatakan larangan ini tidak
berlaku untuk masyarakat umum. Oleh
karena itu, masyarakat tetap diberi
keleluasaan untuk melakukan buka puasa
bersama.
"Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi
masyarakat umum sehingga dengan
demikian masyarakat umum masih diberi
kebebasan untuk melakukan atau
menyelenggarakan buka puasa bersama,"
ujar Pramono.
Pramono mengatakan saat ini pejabat
pemerintah banyak disorot oleh masyarakat.
Pejabat dianjurkan untuk buka puasa
bersama secara sederhana.
"Saat ini aparat sipil negara, pejabat
pemerintah, sedang mendapatkan sorotan
yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu,
Presiden meminta jajaran pemerintah, ASN,
berbuka puasa dengan pola hidup yang
sederhana," ucap Pramono.
Dia mengatakan para pejabat dan ASN
diminta tidak mengundang para pejabat
lainnya untuk melakukan buka bersama.
Pramono mencontohkan kesederhanaan
Presiden Jokowi.
Dia mengatakan para pejabat dan ASN
diminta tidak mengundang para pejabat
lainnya untuk melakukan buka bersama.
Pramono mencontohkan kesederhanaan
Presiden Jokowi.
"Dengan demikian, intinya adalah
kesederhanaan yang selalu yang dicontoh
oleh Presiden. Itu adalah acuan yang utama,"


Inilah linknya gan