http://www.mediaindonesia.com/editor...gan/2017-10-06

Sangat ironis bahwa sebelumnya Metro TV dan Media Indonesia sebelumnya anti terhadap rekomendasi BPK dalam kasus RS Sumber Waras.

Dan ini bukan pertama kali Metro TV dan Media Indonesia bersilat lidah. Dalam kasus pra peradilan Budi Gunawan. Pakar hukum yang menjadi narasumber yang diundang memang 2 orang. Yang pertama dari UI dengan posisi yang kredibel, yang satu lagi berlabel "Pengamat Hukum" tanpa ada penjelasan bekerja dimana dan riwayat pendidikannya.

Dalam kasus tersebut Metro TV dan Media Indonesia condong pada pandangan "Pengamat Hukum" antah berantah dan mendukung pra peradilan yang menyebabkan Budi Gunawan BEBAS. Namun sekarang ada pandangan bahwa pra peradilan tidak menghilangkan unsur pidana

http://news.metrotvnews.com/hukum/lK...rbuatan-pidana

Kemudian masih ingat ketika Metro TV dan Media Indonesia melakukan "jihad" memberitakan kasus Bank Century. Setiap hari mengecam Sri Mulyani seolah-olah Sri Mulyani pasti bersalah? Kemudian tanpa malu mengagung-agungkan Sri Mulyani ketika kembali ke Indonesia untuk menjadi mentri keuangan?

Masih ingat kasus Nazarudin? Ketika itu mereka tanpa bukti dengan berani menyangkut pautkan masalah tersebut dengan Demokrat. Namun ketika petinggi Nasdem tertangkap dan dengan jelas mengadakan rapat tersebut di dalah satu gedung yang berafiliasi dengan Surya Paloh, tidak ada yang menyangkut pautkannya dengan Nasdem.

Masalah ini bukan hanya eksklusif Metro TV dan Media Indonesia. Inilah masalah ke netralan media. Sejak media dikuasai oleh segelintir orang dan mereka mempunyai partai sendiri-sendiri sehingga netralitas dan etika jurnalistik masuk tempat sampah. Padahal di UU pers tahun 1999 tersebut, wartawan dijamin kesejahteraannya bahkan bisa memiliki saham di koran tersebut.

Media Indonesia dimiliki oleh Surya Paloh, RCTI, MNC dan TV lain di dalamnya dimiliki oleh Hary Tanoe. Bahkan SCTV yang jarang terekspose sebagian besar sahamnya dimiliki oleh MNC Group, dengan kata lain salah satu property Hary Tanoe. TV One, dimiliki Bakrie dan juga melakukan "jihad" ketika kasus lumpur Lapindo. Jawa Pos pun konon tidak memeberitakan hal-hal negatif mengenai pemilik mereka, Dahlan Iskan.

Indonesia sebaiknya melarang seseorang / grup memiliki "lebih dari" l stasiun TV. Juga harus ditambah dengan pasal yang melarang pemilik dan karyawan serta keluarga mereka dalam stasiun TV tersebut tergabung dalam partai politik.

Kenetralan media sangat penting agar kita bisa menilai yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Opini tidak boleh menjadi komoditi yang bisa diperjual belikan dengan kekuasaan dan uang. Jurnalisme bukan hanya menjamin kesejahteraan wartawan tapi juga menjamin wartawan tidak akan kehilangan pekerjaan / nyawanya bila berseberangan dengan pemiliknya.

Tidak bisa sesuatu kita anggap benar hanya karena tokoh yang kita dukung melakukan itu. Karena itu sama saja tidak akan merubah Indonesia menjadi lebih baik, tapi merubah tokoh kejahatan dengan tokoh yang kita suka.

Lalu bagaimana cara kita merubah hal itu? Ini adalah negara demokrasi, kita bisa menyebarkan berita ini agar dapat didengar oleh pemimpin kita. Kalau reformasi bisa muncul dari gerakan grass root, maka gerakan netralitas jurnalisme juga bisa muncul dari grass root juga. Mulai didik anak-anak kita serta keluarga kita tentang pentingnya melihat sesuatu dari kacamata netral. Ajarkan kepada mereka bahwa perubahan mungkin tidak akan terjadi cepat, tapi setidaknya pada masa anak kita / generasi setelahnya akan tercipta jurnalisme Indonesia yang netral dan kredibel.