Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui, pasokan untuk pupuk bersubsidi masih lebih rendah dari pengajuan. Karena itu, penanganan aksi penyelewengan di lapangan pun diakui tidak langsung menyelesaikan persoalan pupuk di Indonesia.

"Pupuk kita nggak cukup. Kita hanya punya 9 juta, sementara pengajuan mencapai 24 juta ton," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil saat RDP Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI disiarkan virtual, Kamis (3/2/2022).

Ali Jamil menjawab pertanyaan anggota DPR terkait hasil temuan penyelewengan pupuk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jamil mengatakan, dengan temuan itu, terkonfirmasi ada penyelewengan karena adanya pengepul.

"Kalau sesuai aturan, seharusnya tidak ada pengepul. Produsen ke distributor/ pengecer, bukan pengepul," kata Ali Jamil.

Menindaklanjuti temuan penyelewengan pupuk di lapangan, Kementan mengusulkan perlunya data alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi yang mudah diakses, mengoptimalkan pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di pusat dan daerah (KP3).

Dia menambahkan, penetapan penerima, komoditas, dan jenis pupuk bersubsidi, Kementan mengusulkan penambahan anggaran jika harus memenuhi sesuai pengajuan 24 juta ton.

"Mekanisme pendataan penerima pupuk bersubsidi setelah alokasi ditetapkan. Kalau boleh ini dilakukan nggak akan ada lagi persoalan karena berapa pupuk itu lah nanti yang ada di penerima. Soal kurangnya di lapangan itu tergantung ketersediaan kita," kata Ali Jamil.


Foto: Bongkar Muat Pupuk Subsidi di Tanjung Priok (CNBC.Indonesia/ Tri Susilo)
Buruh angkut pelabuhan mengangkut karung pupuk subsidi dari kapal saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (5/4/2021). Kementrian Pertanian mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 1,9 juta ton atau setara 21% dari alokasi tahun 2021 sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair. (CNBC.Indonesia/ Tri Susilo)
Hasil tindak lanjut rekomendasi tim Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR, kata dia, penerima pupuk adalah petani dengan lahan kurang dari 2 hektare, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat. Jenis pupuk subsidi adalah urea dan NPK.

"Untuk anggaran pupuk bersubsidi tahun 2022 adalah 9.118.057 ton dengan anggaran Rp25,27 triliun. Sementara alokasi di tahun 2021 adalah 8.776.847 ton," kata Ali Jamil.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, meski ada pupuk subsidi, tidak semua petani mendapatkan.

""Untuk petani dengan lahan di bawah 2 hektare memang ada pupuk subsidi. Jadi, hampir semua petani padi sawah pakai pupuk subsidi. Tapi, dengan alokasi hanya 9 juta ton, sementara kebutuhan sekitar 2 kali itu, tentu petani akan beli pupuk non-subsidi," kata dia kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/1/2022).

Padahal, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis bisa melewati masa swasembada pangan yang pernah terjadi pada rezim Presiden Soeharto berkuasa di zaman orde baru.

"Kemarin FAO (Organisasi Pangan Dunia) memberi apresiasi terhadap resiliensi food and agriculture, dapat predikat resiliensi. Kalau ini terus dilakukan FAO nggak ragu-ragu memberi sertifikat yang ada tentang kita punya (swasembada pangan). Kita bercita-cita untuk itu, kita mau lewati jamannya Pak Harto (swasembada pangan)," kata SYL dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (24/1/22).

link


"Pupuk kita nggak cukup. Kita hanya punya 9 juta, sementara pengajuan mencapai 24 juta ton," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil saat RDP Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI disiarkan virtual, Kamis (3/2/2022).