Pemprov DKI Bantah Pernah Kerja Sama dengan ACT (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah pernah bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) termasuk dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

"Terkait ACT perlu kami sampaikan ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov ACT itu kerjasamanya dengan Baznas. Silakan saja itu masalah di internal ACT silakan tidak ada hubungannya dengan Pemprov, " ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria kepada wartawan Rabu (6/7/2022). 

Ia menuturkan, jika memang adanya penandatanganan tersebut, Pemrov DKI akan terus melakukan monitoring, evaluasi, serta pengawasan.

"Tentu Pemprov jika kerjasama dengan pihak ketiga, pasti membangun sinergi dan kolaborasi, serta terus melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan, " tambahnya. 

Kendati demikian, dilansir dari Website Act.id, yayasan tersebut telah memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemprov DKI melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019. Dalam hal tersebut, izin ACT berlaku hingga 25 Februari 2024.
Dalam situs tersebut juga menuliskan, yayasan ACT sebagai pemilik serta pengelola situs Indonesiadermawan.id yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Nomor dua pada 21 April 2005.

Dikonfirmasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis DPMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan surat tersebut memang diterbitkan oleh DPMPTSP.

"Iya diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan, " katanya kepada wartawan Rabu (6/7/2022). 

Terkait surat tersebut, pihaknya sedang kordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Sedang dikoordinasikan dan dievaluasi oleh SKPD terkait, " tutupnya. (RRD)

 https://www.idxchannel.com/economics...ama-dengan-act


Padahal belum lama ini.. beda omongannya..