JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Tiga nama partai politik alias parpol terbawa-bawa dalam dugaan korupsi Base Tranceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo.

Aliran dana korupsi BTS Kemkominfo itu diduga mengalir pada tiga parpol yakni PDIP, Gerindra serta Nasdem.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD merespons terkait informasi yang santer berkembang itu.

Ia tidak mengelak jika telah mendapat informasi itu lengkap dengan sejumlah nama yang diduga menerima dana korupsi BTS Kemkominfo itu.

Meski demikian, Mahfud MD menegaskan sikapnya terkait kabar yang viral itu.



“Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tetapi saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja,” kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut.

“Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden, ‘Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini’. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, saya persilakan kejaksaan atau KPK (untuk mendalami),” kata Mahfud MD.

Penyidik Kejagung diketahui berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aset serta aliran dana kasus korupsi ini.

Kejagung RI sebelumnya menetapkan tersangka serta menahan Johnny G Plate terkait dugaan korupsi BTS Kemkominfo.

Baca juga: Mahfud MD Plt Menkominfo Blak Blakan Korupsi Proyek BTS Seret Johnny G Plate

Johnny G Plate, yang juga politisi Partai Nasdem, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.

“Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," kata Kuntadi.

Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditaksir mencapai Rp 8,03 triliun. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai Rp 10 triliun.


Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan, proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006.

Tetapi, baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020.

Baca juga: Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Korupsi Langsung Ditahan Kejagung

"(Proyek) itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus, baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021," kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan.

Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022, dengan alasan pandemi Covid-19.

"Padahal, uangnya sudah keluar tahun 2020-2021, minta perpanjangan sampai Maret, seharusnya itu tidak boleh secara hukum tapi diberi perpanjangan," ujar Mahfud MD.

PROYEK Bermasalah Tetap Berlanjut

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menyatakan masyarakat yang akan dirugikan jika proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G terhenti akibat skandal korupsi.

Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan proyek pembangunan BTS 4G merupakan salah satu dari proyek strategis nasional (PSN) yang sudah dirintis sejak 2006.

Dia melanjutkan, proyek BTS 4G diperlukan guna menunjang kelancaran komunikasi masyarakat sehingga pemerintah menginginkan supaya program itu tetap dilanjutkan.

"Karena kalau tidak lama-lama hilang, lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu tindakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas terhadap hak-hak rakyat ini," kata Mahfud yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Mahfud MD Masuk Radar Cawapres Ganjar Pranowo, Begini Tanggapannya

Mahfud MD mengatakan, program pembangunan BTS merupakan pekerjaan yang penting bagi rakyat Indonesia.

"Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus. Pekerjaan kita yang sudah 14 tahun berjalan bagus dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat itu akan hangus kalau ini tak diteruskan," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, proyek BTS 4G berjalan lancar sejak 2006 sampai 2019. Namun, persoalan muncul pada tahun anggaran 2020, tepatnya saat pencairan anggaran proyek tersebut.




tribunnews